COP30 Perkenalkan Inisiatif Baru: Aksi Iklim Kini Jadi Kewajiban Moral Umat Manusia

Etika Global: "No One is Left Behind"

Global Ethical Stocktake COP30 memperkenalkan prinsip yang powerful: "no one is left behind in the name of growth". Prinsip ini bahkan digaungkan sebagai norma jus cogens semacam aturan tertinggi dalam hukum internasional yang tak bisa ditawar.

Intinya, tak boleh ada lagi trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan kelompok rentan. GES menuntut agar etika diintegrasikan ke dalam NDC 3.0, dengan indikator seperti keadilan antargenerasi dan transparansi. Dengan begitu, NDC bukan cuma dokumen teknis. Ia menjadi semacam kontrak moral antara negara dengan rakyatnya, dan antara generasi sekarang dengan yang akan datang.

Partisipasi: Kunci yang Sering Terlupa

Masyarakat sipil ASEAN mengusulkan konsep "demokrasi modular" agar partisipasi bisa terjadi dari tingkat desa hingga forum regional. Di Indonesia, ada paradoks menarik. Di satu sisi, jumlah organisasi masyarakat yang fokus pada isu iklim meningkat. Tapi di sisi lain, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan masih tinggi.

Lalu, solusinya apa? Beberapa rekomendasi yang mengemuka antara lain program restorasi hutan yang berpusat pada hak adat, dengan skema pembayaran jasa lingkungan yang langsung ke masyarakat. Contoh suksesnya bisa dilihat di Katingan Mentaya, Kalimantan Tengah. Di sana, ketika masyarakat adat diberi hak mengelola, mereka mampu menjaga hutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.

Selain itu, pendidikan iklim yang menyatu dengan kurikulum nasional dan mengapresiasi kearifan lokal juga penting. Gagasan membentuk Climate Assembly yang anggotanya dipilih secara acak dari warga juga patut dipertimbangkan. Model semacam ini sudah diuji di Eropa dan terbukti meningkatkan legitimasi kebijakan iklim.

Diplomasi Indonesia di Persimpangan

Sebagai pemilik hutan tropis terluas ketiga dunia dan 17% blue carbon global, Indonesia punya legitimasi kuat untuk memimpin diplomasi etis di kawasan. Presidensi G20 dan ASEAN beberapa tahun lalu sudah menunjukkan potensi itu, meski implementasi di dalam negeri masih tertatih.

Transisi energi berkeadilan di Asia Tenggara sangat bergantung pada kemampuan Indonesia mendemonstrasikan cara pensiunkan pembangkit batubara lebih awal (early retirement), tanpa mengorbankan pekerja dan komunitas sekitar. Proses yang diatur lewat Perpres No. 112/2022 dan Permen ESDM terbaru ini jadi kunci mencapai target net-zero emission.

Penutup: Hidup Damai dengan Alam, Bukan Sekadar Slogan

Jadi, COP30 di Belém lebih dari sekadar pertemuan rutin. Ia adalah momen refleksi kolektif umat manusia. Indonesia kini di persimpangan. Mau terus di jalur ekstraktif yang mengandalkan fosil dan menebang hutan, atau memimpin peradaban baru yang menghargai siklus alam, etika global, dan tata kelola inklusif.

Visi "hidup damai dengan alam, adil bagi generasi mendatang" yang sejak lama dipegang masyarakat adat, kini bergaung global. Mewujudkannya butuh lompatan paradigma: dari pendekatan top-down ke demokrasi ekologis, dari obsesi pertumbuhan tanpa batas menuju kemakmuran yang cukup bagi semua dalam batas daya dukung planet.

Indonesia punya peluang emas jadi laboratorium transisi berkeadilan. Apa yang kita lakukan dalam sepuluh tahun ke depan tak cuma menentukan nasib 280 juta penduduknya. Tapi juga ikut memengaruhi stabilitas iklim planet, rumah kita bersama.