Isu ijazah palsu yang ramai di 2014 dan kembali mencuat di awal 2025, termasuk gugatan hukum yang akhirnya ditolak, mungkin tak akan pernah terjadi tanpa figur Jokowi. Debat publik soal keaslian ijazah presiden tak akan mengemuka sama sekali.
Pemberantasan Korupsi: KPK yang Lebih Otoritatif?
Menurut ICW, di era SBY, KPK dinilai lebih efektif menangani kasus korupsi. Namun, revisi UU KPK di masa Jokowi disebut-sebut melemahkan independensi dan daya gebuk lembaga antirasuah itu.
Utang Negara: Bisa Jadi Tak Melonjak Tajam
Di bawah kepemimpinan Jokowi, utang Indonesia naik drastis—dari Rp2.600 triliun di 2014 menjadi sekitar Rp8.000 triliun di 2024. Defisit anggaran juga melesat. Rata-rata defisit di era SBY cuma Rp90,9 triliun per tahun, sementara pada periode 2020–2024 angkanya mencapai Rp638,48 triliun. Penyebabnya? Belanja negara yang membengkak, ditambah dampak pandemi.
Penutup: Sejarah Tak Bisa Diputar Ulang
Narasi alternatif ini tentu bukan kebenaran mutlak. Tapi ia jadi semacam refleksi: betapa satu sosok bisa mengubah arah sejarah. Seandainya Jokowi tak pernah memimpin, mungkin Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang sama sekali beda. Tapi ya sudahlah, sejarah tak bisa diputar balik. Yang tersisa sekarang adalah pelajaran untuk masa depan.
Artikel Terkait
Ijazah dan Sikap Defensif: Ketika Pejabat Enggan Diperiksa Rakyat
Morowali Bergemuruh, 27 Ribu Prajurit Diterjunkan Jaga Kekayaan Alam
Nha Trang Berubah Jadi Lautan, 41 Nyawa Melayang Akibat Banjir Dahsyat
Video Pengeroyolan Siswa di Losarang Diklaim Sekolah Hanya Kelewat Batas