Ekonomi Hijau & Sampah di Indonesia: Solusi atau Ilusi Kapitalisme?

Dimensi Sosial yang Terabaikan

Aspek sosial dalam pengelolaan sampah sering terabaikan dalam narasi ekonomi hijau. Di balik kemasan modern dan teknologi canggih, sektor ini masih ditopang oleh jutaan pekerja informal. Data mencatat sekitar 3 juta pekerja di sektor persampahan, termasuk pemulung dan pengepul, yang berperan penting mengurangi sampah hingga 30%.

Ironisnya, ketika ekonomi sirkular berkembang, nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh korporasi besar. Merek-merek menggunakan program daur ulang sebagai strategi reputasi, sementara pekerja lapangan tetap hidup dalam kerentanan tanpa perlindungan memadai. Ini membuktikan bahwa ekonomi hijau belum otomatis menjamin keadilan ekologis.

Menuju Solusi Berkelanjutan yang Sesungguhnya

Untuk keluar dari paradoks ini, Indonesia perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar teknologis menjadi sosio-ekologis. Beberapa langkah penting yang dapat diambil antara lain:

Pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola berbasis partisipasi masyarakat, bukan hanya memindahkan tanggung jawab ke pihak swasta. Pengakuan terhadap peran masyarakat, koperasi lingkungan, dan bank sampah harus menjadi bagian inti kebijakan.

Perubahan gaya hidup masyarakat perlu diarahkan dari konsumsi hijau menuju produksi sadar. Tidak cukup hanya membeli produk ramah lingkungan, tetapi perlu mengubah cara berpikir tentang kepemilikan, penggunaan, dan pembuangan. Prinsip reduce (mengurangi) di sumbernya lebih penting daripada sekadar recycle (mendaur ulang).

Keberlanjutan sejati tidak bisa diukur dari berapa banyak sampah yang diubah menjadi energi atau produk baru, tetapi dari seberapa besar kita mengubah cara hidup dan pola produksi yang melahirkan sampah itu sendiri. Transformasi yang mendalam diperlukan untuk menciptakan sistem yang benar-benar berkelanjutan secara ekologis dan sosial.