DPR Soroti Dua Kepala Daerah Tertangkap KPK: Ini Tamparan Keras bagi Otonomi Daerah

Operasi tangkap tangan KPK belakangan ini memang bikin geleng-geleng kepala. Dalam waktu berdekatan, dua kepala daerah terjaring dalam dua kasus berbeda. Parlemen pun angkat bicara, menyuarakan keprihatinan yang mendalam.

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Toha, punya pesan keras. Ia mengingatkan semua kepala daerah agar serius dengan amanah yang diberikan rakyat. Jangan main-main.

Peringatan ini muncul setelah aksi KPK yang nyaris bersamaan. Di satu sisi, Wali Kota Madiun, Maidi, ditangkap terkait dugaan fee proyek dan penyimpangan dana CSR. Di sisi lain, Bupati Pati, Sudewo, juga diamankan dengan tuduhan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintahannya sendiri.

“Ini tamparan keras bagi otonomi daerah,” ujar Toha, Selasa (20/1/2026).

Ia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. “Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih ada kepala daerah yang berani bermain dengan hukum. Jangan pernah jadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri, lewat fee proyek atau jual beli jabatan,” tegasnya.

Menurut politisi Fraksi PKB ini, kasus di Pati membuktikan reformasi birokrasi di daerah masih bermasalah serius soal integritas. Begitu pula dengan dugaan korupsi dana CSR di Madiun. Uang yang seharusnya untuk masyarakat, malah dikorupsi.

“Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek itu penyakit lama. Rantainya harus diputus,” lanjutnya.

Logikanya sederhana tapi mengerikan: jika rekrutmen pejabat diawali suap, jangan harap birokrasi di bawahnya bisa profesional.

Karena itu, Toha mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk lebih ketat mengawasi dan membina para kepala daerah. Ia juga mendukung penuh langkah KPK. Pemberantasan korupsi harus tanpa pandang bulu jika ingin pemerintahan yang bersih benar-benar terwujud.

“Kami dukung langkah KPK. Ini peringatan untuk semua: radar pengawasan tidak pernah tidur. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan cari celah korupsi,” tutup Toha.