DPR Soroti Dua Kepala Daerah Tertangkap KPK: Ini Tamparan Keras bagi Otonomi Daerah

Menurut politisi Fraksi PKB ini, kasus di Pati membuktikan reformasi birokrasi di daerah masih bermasalah serius soal integritas. Begitu pula dengan dugaan korupsi dana CSR di Madiun. Uang yang seharusnya untuk masyarakat, malah dikorupsi.

“Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek itu penyakit lama. Rantainya harus diputus,” lanjutnya.

Logikanya sederhana tapi mengerikan: jika rekrutmen pejabat diawali suap, jangan harap birokrasi di bawahnya bisa profesional.

Karena itu, Toha mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk lebih ketat mengawasi dan membina para kepala daerah. Ia juga mendukung penuh langkah KPK. Pemberantasan korupsi harus tanpa pandang bulu jika ingin pemerintahan yang bersih benar-benar terwujud.

“Kami dukung langkah KPK. Ini peringatan untuk semua: radar pengawasan tidak pernah tidur. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan cari celah korupsi,” tutup Toha.