Presiden Prabowo: Utang Kereta Cepat Whoosh Tak Perlu Diperdebatkan, Pemerintah Bertanggung Jawab Penuh

Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk menghentikan perdebatan mengenai masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal sebagai Whoosh. Kepala Negara menegaskan bahwa proyek transportasi cepat ini merupakan simbol kerja sama strategis antara Indonesia dan China yang telah direncanakan secara matang oleh pemerintah.

"Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan Presiden RI yang ambil alih tanggung jawab jadi tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat, duitnya ada," tegas Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Pemerintah Pastikan Kemampuan Bayar Utang KCJB

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) memang memiliki kewajiban membayar sekitar Rp 1,2 triliun per tahun kepada pihak Tiongkok. Namun, hal ini dinyatakannya tidak perlu dikhawatirkan karena manfaat keberadaan Whoosh sangat besar bagi masyarakat, terutama dalam hal mengurangi kemacetan dan polusi di wilayah perkotaan.

"Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," ujar Prabowo dengan tegas.

Kekuatan Ekonomi Indonesia Dijamin Proyek Strategis Nasional

Prabowo menegaskan kembali bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan kemampuan penuh untuk menanggung seluruh pembiayaan proyek kereta cepat tersebut. Indonesia, menurutnya, memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk memastikan proyek strategis nasional ini berjalan dengan baik.

"Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, enggak ada masalah. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semua enggak usah khawatir. Rakyat kita layani, teknologi, sarana, tanggung jawab bersama, di ujungnya tanggung jawab Presiden, jadi saya yang tanggung jawab Whoosh," tegasnya.

Efisiensi Anggaran Negara Dukung Pembiayaan Proyek

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti pengelolaan keuangan negara yang kini lebih efisien berkat pengawasan yang diperketat terhadap praktik korupsi. Langkah ini dinilainya membuat anggaran negara dapat dialokasikan lebih banyak untuk kepentingan dan pelayanan kepada rakyat.

"Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita untuk rakyat semua," pungkas Presiden Prabowo Subianto.