Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan tahap kedua akan berlangsung lebih cepat. "Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN," ujar Basuki dalam Media Gathering di Kantor Otorita IKN pada Rabu (29/10).
Infrastruktur Pendukung dan Fasilitas Prioritas
Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk:
- Penataan Pasar Sepaku
- Masjid Negara
- Basilika
Fasilitas-fasilitas ini ditargetkan selesai dan beroperasi pada akhir 2025. Dukungan infrastruktur lain seperti konektivitas jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan juga sedang dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN.
Ketersediaan Air Bersih di IKN
Otorita IKN memastikan ketersediaan air baku yang memadai melalui:
- Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800-900 Ha dan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik
- Kapasitas penyediaan air baku 2.500 liter/detik (1.500 liter/detik untuk IKN dan 1.000 liter/detik untuk Balikpapan)
- Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan air berkapasitas 300 liter/detik
Air yang mengalir di IKN telah memenuhi standar air minum.
Persiapan Pemerintahan Daerah Khusus dan Pengembangan Masyarakat
Dalam rangka persiapan menuju Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus), Otorita IKN menggandeng Jimly School of Law and Government (UGM) untuk merancang regulasi dan struktur Pemdasus secara komprehensif.
Dampak pembangunan juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar IKN melalui berbagai program pengembangan kapasitas, termasuk:
- Pelatihan bagi 1.000 siswa SMA dan SMK untuk menjadi content creator bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung
- 879 program pengembangan kapasitas bagi masyarakat, termasuk kaum ibu, sahabat difabel, dan UMKM
Dengan dimulainya tahap persiapan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif, IKN semakin memperkuat fondasinya sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan. Pembangunan ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang layak, tetapi juga menciptakan ekosistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi, memberikan manfaat nyata bagi ASN, pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar.
Artikel Terkait
ADVAN Rebut Rekor MURI: Demonstrasi Produk di Studio Bergerak Pertama di Indonesia, Luncurkan Smartwatch & Laptop
Laba Bersih MAPA (MAPA) Tembus Rp1,1 Triliun di Kuartal II 2025, Pendapatan Rp13,9 Triliun
Lapor Pak Amran: Saluran WhatsApp Pengaduan Pertanian 0823-1110-9690
Shell dan Pertamina Patra Niaga Belum Capai Kesepakatan Pasokan Base Fuel, Bensin Masih Kosong