Prabowo Dorong Papua Mandiri Energi dari Sawit hingga Tenaga Surya

Dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana Negara, Selasa (16/12), Presiden Prabowo Subianto punya pesan tegas: setiap daerah harus bisa mandiri energi. Ia tak ingin lagi melihat ketergantungan yang selama ini membebani negara.

“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ucap Prabowo saat memberi pengarahan.

Menurutnya, langkah ini bukan cuma soal sawit. Papua juga punya potensi besar untuk tanaman lain. Prabowo ingin lahan-lahan di sana ditanami tebu dan singkong, yang nantinya bisa diolah menjadi etanol. Targetnya ambisius: dalam lima tahun ke depan, seluruh daerah, termasuk Papua, sudah harus berdiri di atas kaki sendiri untuk urusan pangan dan energi.

“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo tak melupakan potensi alam Papua yang lain. Ia mendorong pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air secara optimal. Teknologi itu, katanya, sekarang sudah jauh lebih murah dan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil sekalipun.

“Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” ujarnya.

Bayangkan dampaknya. Jika rencana ini berjalan, Prabowo meyakini Indonesia bisa menghemat anggaran yang sangat besar. Selama ini, uang negara terus terkuras untuk impor BBM angka yang disebutnya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

“Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tandas Presiden.

Gagasannya jelas: membangun kemandirian dari tanah sendiri, sekaligus menghentikan kebocoran anggaran yang tak perlu.