Anggota TNI Dikeroyok WNA China di Tambang Emas, Anggota DPRD Kalbar: Ini Soal Kedaulatan!

Suasana tegang melanda kawasan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri di Ketapang, Kalimantan Barat. Di sana, aksi pengeroyokan terhadap anggota TNI oleh segerombolan Warga Negara Asing asal China memantik amarah. Syarif Amin Muhammad Asegaf, anggota DPRD Kalbar dari Fraksi NasDem, tak bisa menyembunyikan kegeramannya.

"Saya pribadi sangat prihatin dan marah," ujarnya tegas.

Menurutnya, aparat yang sedang bertugas menjaga wilayah justru menjadi sasaran. "Apapun alasannya, ini tidak bisa ditoleransi," tambahnya.

Insiden yang melibatkan sekitar 15 WNA itu tak main-main. Lima personel TNI dilaporkan menjadi korban penyerangan. Dua unit kendaraan perusahaan pun dirusak. Yang bikin merinding, para pelaku diduga membawa senjata tajam dan juga airsoft gun. Ini jelas bukan sekadar keributan biasa, tapi sudah menyentuh persoalan yang lebih dalam.

Syarif Amin bersikeras, kejadian seperti ini jangan sampai terulang. Ia melihatnya sebagai alarm, peringatan keras bagi pemerintah dan aparat berwenang. Pengawasan terhadap aktivitas investasi asing, mulai dari izin usaha sampai izin tinggal, harus benar-benar ketat. Jangan sampai ada celah.

Di sisi lain, ia mengingatkan kita pada kasus-kasus di daerah lain. Pengawasan yang longgar sering berujung petaka. "Kita tidak ingin Kalimantan Barat mengalami hal serupa seperti di Morowali," katanya. Kedaulatan negara, baginya, adalah harga mati.

"Ini sudah menyangkut kedaulatan. Anggota TNI diserang, bahkan pelaku membawa airsoft gun. Ini sangat berbahaya dan tidak bisa dianggap sepele," tegas Syarif.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Kalimantan Barat tetap terbuka untuk investasi. "Kita welcome investor," ucapnya. Namun, ada catatan penting: kepentingan masyarakat lokal tidak boleh dikorbankan. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, kontribusi pajak, hingga tanggung jawab sosial perusahaan harus dipenuhi. Kehadiran negara lewat instansi seperti imigrasi dan kepolisian mutlak diperlukan untuk mengawasi semua aktivitas itu.

Untuk kasus di Ketapang ini, langkahnya jelas. Syarif Amin mendesak aparat untuk segera mengusut tuntas. Periksa legalitas para WNA tersebut, dari paspor sampai kepemilikan senjata yang mereka bawa. Setiap orang yang terlibat pengeroyokan dan perusakan harus dihadapkan ke meja hijau.

"Harus ditindak tegas dan diproses secara hukum," pungkasnya.

Hanya dengan begitu, menurutnya, efek jera akan tercipta. Sekaligus menjadi pesan keras bahwa hukum Indonesia berlaku untuk siapa saja yang menginjakkan kaki di negeri ini.