Skema Pinjaman Pusat ke Daerah Rp240 Triliun: Peluang atau Jebakan Utang?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi kesiapan penyaluran skema pinjaman pemerintah pusat kepada daerah senilai Rp240 triliun. Pinjaman yang dijamin pemerintah ini dapat langsung dimanfaatkan pemda sesuai kebutuhan mendesak.

Dukungan Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah memastikan anggaran belanja berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. "Kalau real sector berjalan bagus, harusnya tax ratio bisa naik hampir setengah sampai satu persen, berkaitan dengan minimal Rp100 triliun," ujarnya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Peringatan Celios Soal Risiko Utang Daerah

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti potensi konflik kebijakan ini dengan upaya efisiensi anggaran. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengingatkan banyak pemda akan mengalami pemotongan anggaran transfer dari pusat hingga 24,7% pada 2026.

"Jelas Pemda hampir sulit mengembalikan dananya. Ini jebakan utang," tegas Bhima, mengacu pada fakta bahwa hampir setengah pemda di Indonesia kesulitan membiayai kebutuhan dasar.

Beban Pajak dan Kesenjangan Ekonomi

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi memperingatkan potensi kenaikan pajak daerah sebagai dampak lanjutan. Pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, atau pajak konsumsi bisa menjadi opsi penutup kekurangan.

"Beban kenaikan pajak ini justru harus ditanggung kelas menengah, yang saat ini sudah sulit secara ekonomi," jelasnya.

Ancaman terhadap Sistem Penganggaran Daerah

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengkritik mekanisme penganggaran melalui utang yang dinilai tidak terukur. Syarat pemotongan anggaran dari DAU dan DBH di tahun berikutnya berpotensi memperberat beban keuangan daerah.

"Kejadian ini akan berulang sehingga sistem penganggaran tidak akan sustain," tambah Huda.

Harapan Pemerintah untuk Pertumbuhan Inklusif

Meski menuai kritik, kebijakan pinjaman daerah ini tetap menjadi langkah strategis pemerintah untuk mempercepat perputaran dana. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan nasional yang lebih merata.