Bachtiar Nasir Desak Diplomasi Indonesia di Board of Peace Tak Sekadar Stempel

Jakarta – KH Bachtiar Nasir punya catatan keras untuk langkah diplomasi Indonesia di forum internasional Board of Peace. Tokoh yang menjabat Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) ini memang mengapresiasi upaya pemerintah mengisi ruang dialog. Namun begitu, ia mengingatkan agar Indonesia jangan sampai terjebak dalam agenda status quo yang justru merugikan perjuangan kedaulatan Palestina.

Dalam pernyataannya Selasa lalu, pria yang akrab disapa UBN ini tegas. Posisi Indonesia sebagai middle power, katanya, harus diukur dengan "Penggaris Keadilan" yang sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Bukan sekadar ikut-ikutan.

Ia khawatir, Indonesia cuma jadi "stempel" moderasi bagi kepentingan negara-negara besar. Kehadiran kita di panggung dunia, menurutnya, jangan didasari rasa Fear of Missing Out atau FOMO. Harus punya arah yang jelas dan prinsip yang kokoh.

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pendengar," ujar Bachtiar.

"Kehadiran kita di Board of Peace harus bersifat disruptif jika kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak pada kemanusiaan. Kita punya sejarah berani, bahkan pernah keluar dari PBB pada 1965. Opsi 'pintu keluar' harus tetap terbuka jika forum ini merugikan Palestina."

Di sisi lain, ia menyoroti soal uang. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih berjuang, akuntabilitas anggaran iuran diplomasi ini harus benar-benar transparan. Bachtiar mendesak pemerintah menetapkan KPI yang jelas untuk setiap rupiah yang dikeluarkan.

"Indikator utamanya jelas, apakah iuran ini mempercepat pembukaan gerbang bantuan atau menghentikan agresi?" tambahnya.

"Kalau cuma seremonial, ya mending dananya dialokasikan lewat lembaga kredibel seperti BAZNAS. Langsung membantu warga di Gaza."

Sebagai solusi, ia menawarkan pembentukan Komite Pengawas Independen. Anggotanya bisa dari tokoh agama, akademisi, sampai pakar hukum internasional. Pola komunikasi pemerintah, kata dia, harus berubah dari top-down jadi konsultasi publik yang lebih terbuka.

"Komite ini nantinya bertugas memantau kinerja perwakilan Indonesia di Board of Peace setiap bulan. Jangan sampai ada 'diplomasi dua muka'; narasi keras di podium PBB harus selaras dengan ketegasan di ruang tertutup," tegas Bachtiar.

Poin terakhir yang ditekankan adalah fokus. Diplomasi Indonesia, menurutnya, harus berpusat pada kemerdekaan politik Palestina. Bukan sekadar soal manajemen konflik atau renovasi bangunan yang bisa hancur lagi kapan saja. Itu semua, tanpa ada konsekuensi hukum bagi agresor, terasa sia-sia.