Lebih dari 170 Ribu Anak di Sulsel Tidak Sekolah, Remaja Usia SMA Jadi Penyumbang Terbesar

Angka anak yang tidak mengenyam pendidikan di Sulawesi Selatan masih memprihatinkan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat, berdasarkan data terbaru dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), jumlah anak tidak sekolah (ATS) di wilayah itu mencapai lebih dari 170 ribu jiwa.

Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Mustakim, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan hasil penggabungan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk jenjang SD hingga SMA dengan data dari EMIS Kementerian Agama yang mencakup madrasah. “Data terbaru dari Pusdatin menunjukkan ATS di Sulawesi Selatan sebanyak 170.429 anak. Sebelumnya 170.433, jadi sudah ada penurunan,” katanya kepada wartawan, Senin (4/5).

Dari total tersebut, sekitar 48.094 anak telah diverifikasi langsung di lapangan dengan melibatkan operator desa di berbagai kabupaten dan kota. Hasil verifikasi mengungkap beragam faktor yang melatarbelakangi anak-anak putus sekolah. “Ada yang mengaku tidak mau sekolah lagi, ada juga karena faktor ekonomi, jarak sekolah yang jauh, hingga sudah bekerja,” jelas Mustakim.

Kelompok usia remaja setara SMA, yakni 15 hingga 18 tahun, menjadi penyumbang terbesar angka ATS di Sulsel. Pada rentang usia ini, banyak anak memilih bekerja dibanding melanjutkan pendidikan formal. “Di usia SMA ini anak-anak sudah mulai bisa mencari uang, misalnya membantu orang tua sebagai buruh tani atau bekerja sebagai tukang. Mereka merasa sudah bisa berpenghasilan sehingga tidak melanjutkan sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Mustakim menegaskan tidak ditemukan data siswa yang secara resmi dikeluarkan atau drop out (DO) dari sekolah. Sebagian besar kasus terjadi karena siswa tidak melaporkan perpindahan ke jalur pendidikan nonformal seperti Paket B atau Paket C, sehingga mereka masih tercatat sebagai ATS.

Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan angka tersebut. Salah satunya melalui program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang direncanakan mulai diuji coba pada 2026. “Lewat PJJ, anak-anak bisa tetap belajar tanpa harus datang ke sekolah. Mereka cukup menggunakan ponsel dan tetap terdaftar di sekolah induk,” ujar Mustakim.

Program PJJ akan diuji coba di tiga daerah dengan jumlah ATS tertinggi, yaitu Makassar, Gowa, dan Bone. Pelaksanaannya didukung oleh sekolah induk serta tenaga pengajar yang telah mendapatkan pelatihan. “Saya rasa ini program pemerintah juga salah satunya adalah dengan adanya sekolah rakyat. Kita tahu bersama bahwa sekolah rakyat ini kan memang diperuntukkan untuk anak-anak yang masuk desil 1 sampai desil 6 kalau tidak salah. Memang itu salah satu juga cara untuk mengurangi ATS itu yang punya alasan-alasan bahwa tidak mampu di situ,” ujarnya.

Hingga April 2026, Mustakim menyebut sekitar 58 ribu hingga 60 ribu anak telah berhasil dikembalikan ke dalam sistem pendidikan. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah. “Target kita sekitar 80 ribu anak bisa kembali sekolah tahun ini, dan terus bertambah di tahun berikutnya,” ujarnya.