Menteri Keuangan Tegaskan: Tidak Akan Ada Lagi Burden Sharing dengan BI

Di tengah hiruk-pikuk Indonesia Economic Summit, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan tegas. Ia berjanji pemerintah tak akan lagi memakai skema burden sharing dengan Bank Indonesia untuk menutup kebutuhan anggaran. Intinya, skema yang dulu pernah dipakai saat pandemi itu tak akan diulang.

“Tidak akan ada burden sharing,” tegas Purbaya di Hotel Shangri-La, Selasa (3/2).

“Bank sentral itu independen. Saya cukup kaya, saya bisa menerbitkan obligasi sendiri untuk stabilitas pasar,” ujarnya lagi, mencoba meyakinkan para hadirin.

Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia sekarang jauh lebih kuat ketimbang masa-masa sulit pandemi COVID-19 dulu. Dengan fondasi yang lebih solid itu, Kementerian Keuangan merasa tak punya alasan untuk meminta BI membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana. Dulu, langkah itu ditempuh pada 2020-2021 lewat Surat Keputusan Bersama, termasuk pembelian SBN dengan bunga nol persen. Itu adalah kebijakan luar biasa untuk situasi yang juga luar biasa.

“Saya tidak ingin mengganggu independensi bank sentral dengan meminta mereka membeli obligasi saya di pasar perdana,” jelas Purbaya.

“Jadi jangan khawatir. Saya tidak akan mengulangi burden sharing tahun 2021,” tambahnya.

Namun begitu, penolakan terhadap skema pembiayaan bersama itu bukan berarti peran BI menyempit. Di sisi lain, Purbaya menilai mandat bank sentral tidak berhenti hanya pada menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Ia melihat masih ada ruang bagi otoritas moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tentu saja lewat koordinasi kebijakan yang sehat dengan pemerintah. Jalur utamanya tetap akan melalui penerbitan surat utang, bukan melalui pintu belakang yang berisiko mengaburkan kewenangan.

Jadi, pesannya jelas: pemerintah memilih jalan sendiri, sambil tetap menghormati batas-batas independensi mitra kerjanya.