Pemerintah Terapkan WFH Jumat dan Efisiensi Energi Mulai April 2026

Jakarta masih terik, tapi di balik meja rapat pemerintah, ada angin perubahan yang bertiup. Tekanan pasokan minyak global, dipicu oleh ketegangan antara AS, Israel, dan Iran, memaksa langkah serius. Tanggapannya? Pemerintah merilis delapan strategi utama untuk menghemat energi. Ini bukan sekadar aturan, tapi bagian dari upaya transformasi budaya kerja dan gaya hidup yang lebih hemat, yang mulai digulirkan awal April 2026 nanti.

Targetnya luas. Tak cuma pegawai negeri, tapi juga swasta dan masyarakat umum. Intinya, anggaran harus lebih efisien, dan gaya hidup kita perlu bergeser ke arah yang lebih berkelanjutan.

Nah, apa saja langkah konkretnya?

Pertama, ada skema baru untuk ASN. Mereka akan bekerja dari rumah atau WFH setiap hari Jumat. Kebijakan ini berlaku untuk pegawai pusat dan daerah.

"Ini akan diatur melalui Surat Edaran dari Menpan RB dan SE dari Mendagri," tegas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kedua, soal kendaraan dinas. Penggunaannya bakal dibatasi sampai 50 persen. Dorongannya kuat ke arah transportasi umum dan kendaraan listrik. Perjalanan dinas pun dipangkas: 50% untuk dalam negeri, bahkan 70% untuk luar negeri. Pemerintah daerah juga didorong memperluas car-free day, disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah.

Lalu, bagaimana dengan swasta? Di sisi lain, sektor ini juga dapat imbauan. Meski belum wajib, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan mendorong perusahaan untuk ikut menerapkan WFH dan berhemat energi di kantor.

Tapi, jangan salah. Tidak semua sektor bisa ikut skema ini. Beberapa layanan vital harus tetap berjalan normal dari kantor atau lapangan. Kita bicara tentang kesehatan, keamanan, kebersihan, sampai pelayanan administrasi. Industri strategis swasta seperti energi, logistik, dan keuangan juga tak kena imbas WFH.

Untuk sekolah dasar sampai menengah, aktivitas belajar tetap tatap muka lima hari penuh, ekstrakurikuler jalan terus.

"Sementara untuk pendidikan tinggi, semester empat ke atas menyesuaikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek)," jelas Airlangga lagi.

Kelima, gerakan ini mengajak partisipasi kita semua. Hal sederhana seperti matikan lampu yang tak terpakai, atau beralih naik angkutan umum, sangat berarti. Intinya, produktivitas harus tetap dijaga meski pola kerja berubah.

Kebijakan WFH ini nantinya akan ditinjau ulang setiap dua bulan. Jadi, ada ruang evaluasi.

Dari kacamata anggaran, dampaknya cukup signifikan. Penerapan WFH untuk ASN diproyeksikan menghemat APBN hingga Rp 6,2 triliun. Belum lagi efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang bisa mencapai Rp 121,2 hingga 130,2 triliun. Dana itu rencananya dialihkan untuk belanja yang lebih produktif, termasuk pemulihan pascabencana.

Di sektor energi, ada langkah tegas: program biodiesel B50 wajib diterapkan mulai 1 Juli 2026. Menurut perhitungan, ini bisa tekan pemakaian bahan bakar fosil sampai 4 juta kiloliter. Masyarakat juga diingatkan untuk bijak pakai BBM subsidi lepas sistem MyPertamina, dengan pengisian yang wajar.

Terakhir, program makanan bergizi (MBG) dioptimalkan dengan distribusi lima hari seminggu. Kecuali untuk daerah 3T, wilayah rawan stunting, dan sekolah berasrama di sana program tetap berjalan normal.

Melalui serangkaian strategi ini, pemerintah berharap tercipta budaya kerja yang adaptif dan kesadaran bersama untuk hidup lebih hemat.

"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi transformasi budaya kerja ini," pungkas Airlangga menutup paparannya.