Presiden Prabowo Sebut Gaji Rendah ASN Akibat Kebocoran Kekayaan Negara Rp5.400 Triliun ke Luar Negeri

Bertahun-tahun lamanya, gaji aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), guru, hingga aparat penegak hukum berada di level yang rendah. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengungkap akar persoalan ini di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5), saat ia memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menurut Presiden Prabowo, rendahnya kesejahteraan para aparatur negara itu tidak terlepas dari lemahnya kekuatan anggaran negara. Penyebab utamanya, ia menjelaskan, adalah besarnya aliran kekayaan Indonesia yang selama ini mengalir ke luar negeri dalam jangka panjang.

"Gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum masih rendah karena dipengaruhi lemahnya kekuatan anggaran negara akibat besarnya aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri dalam jangka panjang," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Kepala Negara menilai ketidakseimbangan arus kekayaan nasional menjadi salah satu faktor yang secara langsung menghambat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur dan pelayanan publik. Ia menyoroti kondisi ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir yang disebutnya sebagai fenomena “inflow-outflow” ekonomi nasional. Meskipun Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi besar dalam periode tersebut, Prabowo menekankan adanya ketimpangan signifikan antara arus masuk dan keluar kekayaan negara.

Berdasarkan data yang dimiliki Presiden, total keuntungan ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir mencapai 436 miliar dolar AS. Namun, sekitar 343 miliar dolar AS di antaranya justru mengalir ke luar negeri. Angka ini, menurutnya, menjadi bukti nyata dari kebocoran potensi ekonomi nasional.

"Bagaimana negara bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia kalau dananya dibawa ke luar negeri, makanya itu akan saya ubah," tegasnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa selama mekanisme ekspor tidak diubah, kondisi ini tidak akan berubah. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tata kelola ekspor melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Dengan pengaturan ini, diharapkan pemerintah akan memiliki dana yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk guru, penegak hukum, dan seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK.

Sementara itu, Presiden juga menekankan bahwa persoalan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik dalam negeri. Ia menyebut sejak awal kemerdekaan hingga akhir 1990-an, Indonesia kerap menghadapi gangguan stabilitas politik yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional demi menciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap stabilitas politik dan penguatan ekonomi nasional dapat menjadi fondasi utama dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat di masa mendatang.