Pemerintah Diimbai Siapkan Ruang Fiskal Lebih Besar Antisipasi Dampak Krisis Global

Jakarta lagi-lagi disibukkan dengan perbincangan soal dampak krisis global. Kali ini, pemicunya adalah konflik di Timur Tengah yang efek gelombangnya bisa sampai ke sini. Nah, pemerintah dinilai perlu buru-buru menyiapkan ruang fiskal yang lebih besar. Opsi yang kini banyak dibicarakan? Menaikkan batas defisit APBN dari 3 persen menjadi 4 persen dari PDB.

Kenapa perlu? Ruang anggaran ekstra itu dianggap krusial. Tujuannya agar pemerintah punya cadangan yang cukup untuk melindungi daya beli masyarakat, mencegah gelombang PHK, dan tentu saja, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian yang makin menjadi-jadi.

Merespon wacana itu, Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat, angkat bicara. Ia menyatakan, kalau pun batas defisit dinaikkan, penggunaannya harus jelas arahnya.

“Kalau memang harus naik dari 3 persen ke 4 persen, kami bisa memahami. Tapi 1 persen itu harus jelas untuk cadangan subsidi dan perlindungan masyarakat terdampak, termasuk kaum buruh. Harus transparan dan diawasi ketat,” tegas Jumhur, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, berutang di masa krisis masih bisa dimaklumi. Syaratnya, tujuannya harus tepat: melindungi rakyat yang terdampak, menjaga daya beli, dan mempertahankan stabilitas. Namun begitu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan agar kepercayaan publik tidak luntur.

Di sisi lain, ekonom senior Anthony Budiawan melihat situasi ini dengan kacamata yang lebih tegas. Ia menyebut kondisi saat ini seperti ekonomi dalam "mode perang", yang menuntut langkah antisipatif yang serius. Salah satunya ya menaikkan batas defisit tadi.