Bapenda DKI Tegaskan: Asrama, Pesantren, dan Rumah Sakit Bebas Pajak Hotel

Pertama, asrama. Baik itu untuk pelajar, mahasiswa, atau pekerja, hunian ini dianggap fasilitas penunjang, bukan layanan komersial. Begitu juga dengan pondok pesantren. Meski nyediain tempat tinggal buat santri, lembaga pendidikan agama ini tetap bebas dari PBJT Perhotelan.

Kemudian, rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Kamar inap untuk pasien atau keluarganya jelas bukan objek pajak. Fungsinya murni bagian dari layanan medis. Panti sosial seperti panti asuhan atau panti jompo juga masuk kategori pengecualian. Sama halnya dengan rumah tinggal pribadi yang nggak disewakan untuk usaha penginapan.

Pertanyaannya, mengapa pengecualian ini perlu?

Jawabannya berkaitan dengan prinsip keadilan. Pemerintah daerah cuma mau mengenakan pajak pada aktivitas ekonomi yang benar-benar menghasilkan nilai komersial. Jangan sampai hunian yang punya fungsi sosial malah dibebani.

Memahami aturan PBJT Perhotelan ini penting, baik buat masyarakat biasa maupun pelaku usaha. Dengan tahu batasannya, kesalahpahaman bisa diminimalisir.

Morris menegaskan, Bapenda DKI terus berupaya meningkatkan literasi pajak daerah lewat edukasi dan informasi yang lebih mudah dicerna.