DPR Dorong Elektrifikasi Transportasi dan Rumah Tangga untuk Tekan Ketergantungan Impor Energi

Dinamika global yang terus bergolak, terutama konflik di Timur Tengah, menurut DPR, harus jadi alarm buat Indonesia. Intinya, kita enggak bisa lagi santai-santai soal energi. Sudah waktunya serius mewujudkan kemandirian dengan mengoptimalkan sumber daya alam sendiri.

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, angkat bicara soal ini. Menurutnya, transisi energi nasional perlu didorong, dan elektrifikasi punya peran krusial di sini. Baik itu untuk kendaraan maupun alat rumah tangga.

"Terutama ketenagalistrikan di tengah risiko stabilitas pasokan dan harga energi dunia," tegas Sugeng, Sabtu (4/4/2026).

Ia melihat, mengalihkan konsumsi energi transportasi dari BBM fosil ke listrik adalah langkah strategis. Logikanya sederhana.

"Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, konsumsi energi dapat lebih bertumpu pada sistem kelistrikan nasional yang bersumber dari dalam negeri," katanya.

Angka-angka subsidi energi belakangan ini memang bikin merinding. Lihat saja: dari Rp95,7 triliun di 2020, melonjak jadi Rp159,6 triliun pada 2023. Tahun 2024 malah lebih tinggi lagi, mencapai Rp203,4 triliun, yang sebagian besar habis untuk BBM dan LPG. Bahkan di 2025, totalnya membengkak sampai Rp394,3 triliun. Untuk RAPBN 2026, meski direncanakan turun jadi Rp210,06 triliun, porsi terbesarnya tetap untuk dua item itu. Beban yang tidak ringan.

Nah, selain kendaraan, Sugeng juga menyoroti hal yang lebih dekat dengan kita: kompor. Ia mendorong konversi kompor gas ke kompor listrik di rumah-rumah.

"Penggunaan kompor listrik dapat menjadi alternatif yang lebih efisien sekaligus memanfaatkan jaringan listrik yang telah tersedia luas di berbagai daerah," ujarnya.

Dua langkah ini, elektrifikasi transportasi dan rumah tangga, bukan cuma soal go green. Bagi Sugeng, ini adalah bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian dunia yang makin pelik.

"Peningkatan konsumsi listrik domestik secara produktif akan memperkuat sistem energi nasional di tengah tekanan eksternal," jelasnya.

Tapi tentu, semua itu enggak bisa asal jalan. Ia menekankan, kebijakan elektrifikasi butuh dukungan regulasi yang matang. Tujuannya jelas: implementasinya efektif dan tidak malah membebani masyarakat.

"Dengan demikian, transisi energi dapat berlangsung bertahap sekaligus memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi nasional," pungkas Sugeng.