APBI Soroti Pemangkasan Produksi Batu Bara 2026, Ancaman PHK dan Guncangan Ekonomi Mengintai

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) angkat bicara. Kali ini, mereka menyuarakan kekhawatiran serius terkait kebijakan produksi batu bara untuk tahun depan. Pasalnya, angka produksi yang ditetapkan Menteri ESDM dalam proses evaluasi RKAB 2026 dinilai bakal mengganggu kelangsungan usaha sektor tambang.

Dari laporan yang masuk dari para anggotanya, APBI mencatat pemangkasan produksi yang sangat drastis. Angkanya bervariasi, mulai dari 40 persen hingga bahkan 70 persen. Padahal, angka ini jauh di bawah persetujuan RKAB tiga tahunan, pengajuan tahunan 2026 yang sudah masuk tahap evaluasi lanjutan, maupun realisasi produksi tahun 2025.

Direktur Eksekutif APBI-ICMA, Gita Mahyarani, menekankan perlunya kejelasan.

"Dalam hal ini, APBI-ICMA memandang diperlukan kriteria penetapan yang jelas, serta sosialisasi kepada pelaku usaha agar proses evaluasi RKAB dapat dipahami," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/1/2026).

Dampaknya? Bisa dibilang mengkhawatirkan. Skala produksi yang dipangkas sedemikian rupa berpotensi menjatuhkan operasional perusahaan di bawah ambang batas keekonomian yang layak. Intinya, bisnis jadi tidak feasible. Perusahaan akan kesulitan menutup biaya operasional tetap, memenuhi kewajiban lingkungan dan keselamatan kerja, apalagi membayar cicilan ke bank atau lembaga pembiayaan.

Risiko terbesarnya adalah penghentian operasi, baik sebagian maupun total. Dan ini bukan cuma soal mesin yang berhenti berputar. Imbasnya langsung ke manusia: ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif, tidak hanya di perusahaan tambang inti, tapi juga merembet ke kontraktor dan berbagai perusahaan pendukung.

Efek domino ini jelas tak bisa dianggap sepele. Menurut Gita, guncangan tidak berhenti di lokasi tambang. Kontraktor, perusahaan angkutan, pelayaran, hingga jasa penunjang lain yang hidup dari rantai produksi batubara akan ikut terpukul. Di tingkat daerah, aktivitas ekonomi lokal bisa mandek. Berbagai program kemitraan dan pembangunan yang didanai perusahaan pun terancam ikut terhenti.