Di sisi lain, pemerintah pusat juga punya peran. Kebijakan fiskal nasional, seperti pemberian insentif perpajakan untuk properti tertentu, dirancang untuk menjaga daya beli. Kebijakan ini menunjukkan betapa sektor properti dipandang sebagai salah satu penggerak ekonomi yang penting. Ketika transaksi properti hidup, efek bergandanya terasa ke sektor-sektor lain. Alhasil, basis pajak pun ikut meluas.
Namun begitu, cerita manis ini punya tantangannya sendiri. Di Batam, isu klasik tentang legalitas lahan masih jadi pekerjaan rumah yang besar. Ketidakpastian status tanah bisa menghambat investasi dan, secara paralel, membatasi potensi penerimaan pajak. Logikanya sederhana: properti yang ‘abu-abu’ secara hukum cenderung sulit dimasukkan ke dalam sistem perpajakan yang tertib. Kontribusinya pun jadi tidak maksimal.
Jadi, ke depan, kuncinya ada pada sinergi. Batam punya modal kuat: lokasi strategis, investasi yang masuk, dan ekonomi yang solid. Modal itu harus didukung dengan tata kelola yang baik dan kepastian hukum yang memadai. Jika semua itu terpenuhi, sektor properti Batam bukan cuma akan tumbuh pesat, tapi juga bisa menjadi penyumbang penting bagi penerimaan negara.
Pada akhirnya, daya tarik Batam tak cuma soal jaraknya yang dekat dengan Singapura. Lebih dari itu, ia adalah contoh bagaimana sebuah wilayah perbatasan bisa mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal yang kredibel. Batam berpotensi menjadi etalase yang tidak hanya memamerkan investasi, tetapi juga menjadi bagian strategis dari arsitektur pembangunan nasional.
Artikel Terkait
MR.D.I.Y Indonesia (MDIY) Catat Laba Bersih Rp1,1 Triliun dan Usul Dividen 40%
Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.893, Beban Bunga Utang Membengkak Capai Rp99,8 Triliun
IHSG Turun 0,37% ke 7.362,12 Didominasi Tekanan Jual
HAIS Bagikan Dividen Rp26,1 Miliar dari Laba 2025