Perry Warjiyo: Ekonomi Indonesia Harus Tahan Banting di Tengah Badai Global

Tekanan Global dan Ketahanan Ekonomi Domestik

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tak menampik bahwa tekanan dari luar negeri turut membayangi laju perekonomian kita. Menurutnya, ada beberapa faktor yang berperan. Dampak lanjutan dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, misalnya. Belum lagi kerentanan rantai pasok global yang belum pulih benar, ditambah eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia yang makin panas.

Perry menyampaikan hal itu dalam konferensi pers, Rabu (21/1).

"Perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat," ujarnya.

Ia memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi global pada 2026 akan sedikit lebih rendah, sekitar 3,2 persen. Angka ini turun tipis dari perkiraan capaian 2025 yang di level 3,3 persen.

Yang menarik, perlambatan ini terjadi meskipun prospek ekonomi AS justru terlihat lebih cerah. Investasi di sektor teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI), serta stimulus fiskal berupa pemotongan pajak masih menjadi penopang utama di sana. Namun begitu, dinamika global ternyata tidak seragam. Negara-negara besar seperti Jepang, China, dan India justru diperkirakan ikut melambat pada 2026. Penyebabnya, melemahnya permintaan domestik dan ekspor. Padahal, investasi AI di negara-negara tersebut juga sebenarnya meningkat.

Dari sisi pasar keuangan, tekanan masih terasa kuat. Ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga acuannya (Fed Funds Rate) semakin sempit. Yield surat utang AS (US Treasury) pun tetap tinggi, didorong oleh defisit fiskal Amerika yang membengkak. Kondisi ini membuat dolar AS menguat terhadap mata uang negara maju dan, konsekuensinya, menahan aliran modal asing yang biasanya masuk ke negara berkembang seperti Indonesia.

"Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat," tutur Perry, "terutama dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik."

Semua situasi ini, tegasnya, menuntut kewaspadaan ekstra. Respons kebijakan domestik harus diperkuat agar ekonomi Indonesia tetap tahan banting dan bisa menangkal guncangan dari luar, sambil tetap mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Di Tengah Badai, Ekonomi Indonesia Tetap Bertahan

Lalu, bagaimana dengan kondisi dalam negeri? Di tengah tantangan global yang pelik, kinerja ekonomi Indonesia dinilai Perry tetap solid. Ia menekankan, pertumbuhan nasional perlu terus dikejar agar sesuai dengan kapasitas yang ada. Pada triwulan IV 2025, misalnya, pertumbuhan diprediksi lebih tinggi. Ini didorong oleh membaiknya permintaan domestik seiring pulihnya kepercayaan pelaku usaha dan adanya tambahan stimulus fiskal dari pemerintah.

Beberapa sektor utama menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, plus sektor informasi dan komunikasi mencatatkan angka positif. Secara wilayah, kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) jadi yang pertumbuhannya paling tinggi, disusul Jawa dan Kalimantan. Pemicunya tak lain adalah peningkatan permintaan dari dalam negeri.

Untuk keseluruhan tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi berada di kisaran 4,7 hingga 5,5 persen. Nah, yang lebih optimis, proyeksi untuk 2026 justru naik ke level 4,9 sampai 5,7 persen. Angka ini sejalan dengan berlanjutnya berbagai kebijakan pemerintah dan dampak positif dari langkah-langkah Bank Indonesia.

"Pada 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,9–5,7 persen," ungkap Perry. "Ini ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi."

Perry juga menyoroti pentingnya efektivitas stimulus pemerintah. Itu harus terus diperkuat, khususnya untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga dan membuka lapangan kerja. Di sisi investasi, program prioritas seperti hilirisasi sumber daya alam diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional secara signifikan.

Dukungan Likuiditas dan Langkah Nyata BI

Bank Indonesia sendiri tak tinggal diam. Dari sisi likuiditas, BI terus melakukan ekspansi mata uang rupiah. Caranya, dengan menurunkan posisi instrumen moneter SRBI. Posisinya yang semula Rp 916,97 triliun di awal 2025, turun jadi Rp 730,90 triliun di akhir tahun, dan kembali menyusut menjadi Rp 694,04 triliun per 20 Januari 2026.

Selain itu, ada langkah konkret lain: BI membeli Surat Berharga Negara (SBN). Ini adalah bentuk sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Hingga 20 Januari 2026, pembelian SBN telah mencapai Rp 23,69 triliun. Rinciannya, Rp 13,21 triliun di antaranya dibeli di pasar sekunder.

"Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian," kata Perry menegaskan. "Sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter."

Tak cuma itu, BI juga mengguyur insentif likuiditas yang cukup besar ke perbankan. Melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berlaku sejak 16 Desember 2025, tujuannya jelas: mempercepat penurunan suku bunga kredit.

Hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif KLM yang disalurkan telah mencapai angka fantastis, Rp 397,9 triliun. Dana tersebut mengalir ke berbagai jenis bank: bank BUMN mendapat Rp 182,9 triliun, bank swasta nasional Rp 174,7 triliun, BPD Rp 33,1 triliun, dan KCBA Rp 7,2 triliun. Dari sisi sektor, pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, hingga UMKM menjadi penerima manfaatnya.

Kredit Tumbuh dan Proyeksi ke Depan

Dampak dari berbagai kebijakan itu mulai terlihat. Pada 2025, kredit perbankan tumbuh 9,69 persen. Angka ini masih berada dalam kisaran target BI, yaitu 8-11 persen. Jika dirinci, kredit investasi lah yang pertumbuhannya paling tinggi, mencapai 21,06 persen. Disusul kredit modal kerja 4,52 persen dan kredit konsumsi 6,58 persen.

Ruang untuk ekspansi kredit sebenarnya masih terbuka lebar. Nilai pinjaman yang telah disetujui namun belum dicairkan (undisbursed loan) per Desember 2025 mencapai Rp 2.439,2 triliun. Itu setara dengan 22,12 persen dari total plafon kredit. Dari sisi penawaran, likuiditas perbankan juga masih memadai. Rasio AL/DPK berada di 28,57 persen, dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai 13,83 persen.

Bank Indonesia memproyeksikan, pertumbuhan kredit pada 2026 akan berada di kisaran 8 hingga 12 persen. Seiring dengan penurunan suku bunga dana, suku bunga kredit perbankan pun mulai melunak. Ia turun 39 basis poin dari 9,20 persen di awal 2025 menjadi 8,81 persen pada Desember tahun lalu.

Ke depan, Perry menegaskan komitmen BI. Lembaga ini akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait di KSSK. Tujuannya, memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi. Semua itu, tentu saja, untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang belum jelas ujungnya.