EKSKLUSIF! Cerita Tarik-Menarik Darurat Militer Dari Istana Saat Demo Memanas

MURIANETWORK.COM - Demonstrasi besar-besaran pada pengujung Agustus 2025 membuat Presiden Prabowo Subianto gelisah. 

Massa aksi di berbagai daerah merusak dan membakar sejumlah bangunan. 

Bahkan unjuk rasa yang semula memprotes rupa-rupa tunjangan DPR itu berakhir dengan penjarahan. 

Termasuk, salah satunya, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Di tengah memuncaknya aksi tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan Presiden menetapkan status darurat militer. 

Dengan status itu, tentara bakal memimpin upaya meredam demonstrasi.

Sejumlah pejabat yang ditemui Tempo mengatakan usulan Sjafrie itu disampaikan dalam rapat terbatas di rumah Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Agustus 2025. 

Tidak datang dengan tangan kosong, Sjafrie turut menyodorkan draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kedaruratan.

Prabowo sempat menghubungi seorang jenderal purnawirawan untuk meminta pertimbangan atas saran Sjafrie. 

Namun orang-orang dekat Prabowo, menteri, petinggi partai politik, hingga sejumlah pejabat negara menentang usulan tersebut. 

Berbagai cara mereka lakukan untuk merayu Prabowo agar menolak draf tersebut.

Malam-Malam Menhan Sjafrie Kumpulkan Jurnalis, Bandingkan Demo Jakarta 2025 dengan Mei 1998

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan para jurnalis dan tokoh pendukung di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (2/9/2025) malam.

Dalam kesempatan itu dia menilai krisis yang terjadi pada masa Orde Baru sehingga berujung demonstrasi 1998 berbeda dengan situasi yang dihadapi pemerintahan saat ini.

Dalam sambutannya, Sjafrie menyebut meski terdapat kesamaan dalam bentuk demonstrasi antara Mei 1998 dengan massa aksi Agustus 2025, dia menilai ada perbedaan mendasar situasi saat itu dengan kondisi sekarang.

“Dulu Pak Harto diminta turun. Tetapi saya tidak mendengar Pak Prabowo diminta turun. Jadi ada sedikit perbedaan di situ,” ujar Sjafrie dalam forum tersebut.

Sjafrie menjelaskan, Kementerian Pertahanan saat ini juga menjadi kantor Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dipimpin langsung oleh Presiden. 

Forum ini, kata dia, tidak hanya membahas strategi pertahanan dan keamanan, tetapi juga melibatkan koordinasi lintas sektor mulai dari pangan, inflasi, hingga penertiban kawasan hutan.

“Jadi, kalau Presiden adalah bapak kandung TNI, maka Menhan adalah bapak asuh TNI,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sjafrie mengungkapkan pihaknya juga tengah melaksanakan mandat Perpres Nomor 25 Tahun 2025 terkait penertiban usaha di kawasan hutan. 

Fokus utamanya adalah mencegah kerugian negara akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak sesuai izin.

“Kalau pengusaha tidak tertib, maka negara harus menertibkan. Ini soal pendapatan negara dan kedaulatan kita,” tegasnya.

Acara tersebut akhirnya ditutup ketika wartawan diminta meninggalkan ruangan, sementara pertemuan internal bersama para pemimpin redaksi dilanjutkan secara tertutup.

Sumber: Tempo