Pajak Neto Tembus Rp 1.634 Triliun, Pemerintah Soroti Perbedaan Krusial dengan Angka Bruto

"Yang pertama bulan November, khusus untuk 25.000 pegawai DJP," kata Bimo.

Uji coba lanjutan digelar 10 Desember dengan melibatkan sekitar 50.000 pegawai di seluruh Kemenkeu. Hasilnya? Banyak perbaikan dibanding tahap awal. Bimo optimis sistem ini bisa menopang pelaporan SPT mendatang, termasuk untuk sekitar 13 juta wajib pajak orang pribadi hingga Maret 2026. Saat ini, dari 14,9 juta wajib pajak yang wajib lapor, lebih dari separuhnya sekitar 7,7 juta sudah mengaktivasi akun Coretax.

Bantahan Keras Soal 'Ijon'

Di sisi lain, isu yang ramai adalah soal dugaan skema 'ijon' pajak untuk mengejar target akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras.

"Siapa yang bilang ijon pajak? Gue bilang ijon? Emang saya bilang ijon? Saya bilang apa? Saya nggak pernah bilang ijon, orang saya bukan tukang ijon. Jadi saya nggak ngerti istilah itu," kata Purbaya dengan nada tinggi.

Menurutnya, dalam pengelolaan penerimaan negara, penyesuaian atau adjustment memang bisa terjadi mengikuti kondisi lapangan. Tapi itu bukan ijon.

"Mungkin ada adjustment di sana sini untuk pajak, tapi kita lihat lagi seperti apa ke depannya," ujarnya.

Bimo Wijayanto pun ikut meluruskan. Dinamika penerimaan pajak saat ini, tegasnya, berjalan sesuai aturan. Penyesuaian pembayaran bukan ijon, melainkan mekanisme yang diatur dalam UU.

"Ini harus diluruskan bahwa dinamisasi pajak itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 6 Undang-undang Pajak Penghasilan," tegas Bimo.

Prinsipnya, angsuran PPh Pasal 25 itu dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan kinerja tahun sebelumnya. Namun, di tahun berjalan, wajib pajak diberi kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsurannya jika ada perubahan kondisi usaha.

"Nah makanya ketika di tahun berjalan itu, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menyesuaikan," pungkasnya.