Presiden Prabowo Subianto akhirnya meneken Peraturan Presiden tentang Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2026. Penandatanganan itu dilakukan Selasa lalu, tepatnya tanggal 16 Desember.
Nah, soal formula perhitungannya juga sudah fix. Kementerian Ketenagakerjaan bilang, rumusnya udah disepakati. Jadi, para gubernur punya tenggat waktu sampai 24 Desember 2025 buat mengumumkan besaran UMP di daerah masing-masing.
Prosesnya nggak singkat, sih. Aturan dan formula ini lahir setelah melalui serangkaian kajian dan diskusi panjang. Pemerintah juga sempat menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk tentu saja serikat pekerja.
Begitu bunyi keterangan resmi Kemnaker yang dirilis Rabu (17/12).
Artikel Terkait
Harga CPO Menguat Pekan Ketiga, Didukung Konflik Timur Tengah dan Harga Energi
Saham Energi Boy Thohir Jadi Penopang Pasar di Tengah Pelemahan IHSG
Menkeu Purbaya Bicara Beban Jabatan dan Rencana Bantu Pedagang Terbelit Utang
Bitcoin Koreksi 7% Usai The Fed Pertahankan Suku Bunga dan Revisi Proyeksi Inflasi