Dengan kata lain, pemerintah punya kelonggaran untuk mengusulkan beragam program tanpa terkungkung pada satu bidang tertentu.
Lalu, seperti apa penerapannya? Meski belum ada yang spesifik untuk Indonesia, ADB punya contoh di tempat lain. Dua proyek percontohan FMRF sedang berjalan di kawasan Pasifik.
Yang satu adalah proyek Fintech for Inclusion Transformation (FIT) di Fiji dan sekitarnya, bergerak di sektor kesehatan. Sementara itu, di Tonga, fokusnya pada pembangunan perkotaan dan konektivitas. Dua sektor yang sangat berbeda, menunjukkan betapa fleksibelnya kerangka ini.
Vietnam juga disebut-sebut sedang menyiapkan jalur serupa. Tapi, sama seperti Indonesia, semuanya masih dalam tahap awal. Rinciannya belum dibeberkan.
Menurut Emma, inti dari semua ini sederhana: mempercepat manfaat sampai ke masyarakat. Dengan satu prosedur tunggal, administrasi diharapkan lebih ringkas. Proyek pun bisa selesai lebih cepat.
“Dari perspektif klien, manfaatnya adalah administrasi yang lebih efisien, penyelesaian proyek yang lebih cepat,” jelas Emma.
“Inilah yang sebenarnya telah diminta oleh klien kami berdua dalam jangka waktu yang lama. Kami berharap ini berarti manfaat proyek dapat dirasakan masyarakat lebih cepat.”
Artikel Terkait
Pemerintah Diimbai Siapkan Ruang Fiskal Lebih Besar Antisipasi Dampak Krisis Global
IHSG Bangkit 1,80% Usai Anjlok, Analis Ingatkan Masih Technical Rebound
IHSG Melonjak 2,14% di Awal Perdagangan, Seluruh Sektor Berbalik Hijau
Reli Saham Asia Dipicu Sinyal Redupnya Ketegangan AS-Iran