Kemenkum HAM NTB Lantik Pejabat Baru untuk Perkuat Pelayanan Hukum

MATARAM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengukuhkan sejumlah pejabat baru dalam upaya meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum HAM NTB, I Gusti Putu Milawati, pada Rabu (5/11).

Pejabat yang Dilantik Kemenkum HAM NTB

Pelantikan ini mencakup tiga posisi strategis. Pejabat yang dilantik meliputi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah, Pejabat Fungsional (JF) Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, serta Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Mataram.

Peran Strategis PPNS dalam Penegakan Hukum

Dalam sambutannya, Kakanwil I Gusti Putu Milawati atau yang akrab disapa Mila, menekankan peran vital PPNS. "PPNS bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga ujung tombak dalam memastikan kebijakan daerah yang dibuat oleh bupati dapat berjalan dengan tertib, berkeadilan, dan berintegritas," tegasnya. Ia berharap para PPNS dapat memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan profesionalitas, dan mempererat koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya.

Harapan untuk Anggota MPDN dan Analis SDM Aparatur

Kepada PAW anggota MPDN Kota Mataram, Mila berpesan untuk segera beradaptasi dan membangun kerja sama yang solid guna melakukan pembinaan dan pengawasan notaris di wilayah Mataram. Sementara itu, kepada JF Analis SDM Aparatur yang naik jenjang, ia memberikan apresiasi dan mendorong pencapaian ini menjadi motivasi bagi pegawai lain untuk terus berprestasi dan meningkatkan kompetensi.

Komitmen Pelayanan Publik yang Amanah dan Humanis

Kakanwil berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. "Semoga jabatan baru yang diterima hari ini dapat dijalankan dengan amanah dan menjadi berkah bagi kita semua dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tutup I Gusti Putu Milawati.

Pelantikan ini menandai komitmen Kemenkum HAM NTB dalam memperkuat struktur pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.