Istana Respons Tuntutan Demo Guru Madrasah, Janjikan Komitmen Tingkatkan Layanan Pendidikan
Pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro merespons tuntutan demonstrasi guru madrasah dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Tuntutan Afirmasi PPPK untuk Guru Madrasah
Dalam pertemuan tersebut, organisasi guru madrasah menuntut afirmasi pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Juri Ardiantoro memastikan aspirasi ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, meskipun menegaskan bahwa Presiden sedang berada di Korea Selatan untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC.
Kompleksitas Masalah Guru Madrasah
Menurut Juri, pemerintah memahami keluhan para guru madrasah yang merasa belum mendapatkan perlakuan setara dengan guru sekolah umum. Persoalan ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) dan pemerintah daerah.
"Ada masalah keterbatasan fiskal daerah, juga ada masalah kuota yang sebelumnya sudah pernah diberikan tetapi masih ada yang belum terserap," jelas Juri mengenai kendala pengangkatan PPPK.
Komitmen Presiden Prabowo untuk Pendidikan
Juri menekankan komitmen besar Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan, termasuk untuk sekolah umum dan madrasah. Berbagai program pendidikan telah diinisiasi, mulai dari Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.
Suara Guru Madrasah
Muhammad Zein dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru menyatakan: "Kami ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun bisa diangkat sebagai PPPK."
Sementara Heri Purnama, Ketua Umum PB Punggawa Madrasah Nasional Indonesia, menegaskan: "Kami punya satu komitmen, hari ini harus ada political will dari Pak Presiden untuk masa depan guru-guru madrasah."
Aksi ini merupakan rangkaian panjang perjuangan organisasi guru madrasah yang telah menyambangi DPR, Baleg, hingga Kementerian Agama sebelum akhirnya bertemu dengan perwakilan Istana.
Artikel Terkait
Menaker Terbitkan Aturan Baru, Hanya Enam Bidang Pekerjaan yang Boleh Gunakan Sistem Outsourcing
Kementerian Perdagangan Siap Sesuaikan HET Minyakita, Harga di Pasaran Tembus Rp19.000 per Liter
Penataan Jalan HR Rasuna Said Dikebut, Ditargetkan Rampung Sebelum HUT Jakarta 2026
Konflik Timur Tengah Ancam Investasi Raksasa AI Senilai Rp10.800 Triliun