OJK Cabut Izin Usaha BPR Nagajayaraya Sentrasentosa: Ini Penyebab dan Dampaknya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.03/2025 tanggal 8 Oktober 2025.

Lokasi dan Alasan Pencabutan Izin

BPR yang berlokasi di Jalan P.B. Sudirman No. 85, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini dicabut izin usahanya karena tidak mampu memenuhi modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, menegaskan bahwa pencabutan ini merupakan permohonan dari pemegang saham.

Prosedur Pencabutan Izin Usaha BPR

Proses pencabutan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat. Terdapat dua tahapan yang harus dilalui, yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

Penyerahan Surat Keputusan dan Penyelesaian Kewajiban

Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha dilakukan secara tatap muka pada 15 Oktober 2025 di Kantor OJK Kediri. Pemegang Saham Pengendali, Fransisca Ornella Sari, menyatakan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah telah diselesaikan oleh pemegang saham.

Kewajiban Pasca Pencabutan Izin

Setelah pencabutan izin usaha, BPR Nagajayaraya Sentrasentosa diwajibkan untuk:

• Melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan
• Mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum
• Pemegang saham tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR yang belum diselesaikan
• Seluruh kredit akan dialihkan kepada pemegang saham

OJK menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan melalui pengawasan dan pembinaan berkesinambungan, demi stabilitas sektor jasa keuangan nasional.