Golkar Buka Peluang Bahas Usulan PAN Hapus Ambang Batas Parlemen

Isu penghapusan ambang batas parlemen kembali mencuat. Kali ini, PAN yang secara resmi mengusulkan agar ketentuan itu dihapuskan dalam revisi UU Pemilu. Tanggapan pun berdatangan dari partai lain, termasuk Golkar.

Lewat juru bicaranya di Komisi II, Ahmad Irawan, Golkar menyatakan sikap terbuka untuk membahas usulan tersebut. Namun begitu, mereka tak mau terburu-buru.

"Partai Golkar terbuka untuk mendiskusikannya secara politik," ujar Irawan kepada para wartawan, Kamis lalu.

Dia lantas menjelaskan alasannya. Menurutnya, persoalan ambang batas atau threshold ini bukan cuma soal suara yang terbuang. Lebih dari itu, ini menyangkut hal-hal yang lebih kompleks.

"Ini juga soal stabilitas pemerintahan presidensial, fragmentasi, dan keterwakilan politik di parlemen," jelasnya.

Irawan menekankan, pembahasan harus dimulai dari tujuan bersama dulu. Angka-angkanya bisa dibicarakan belakangan.

"Konsensus awal harus disepakati dulu. Apa tujuan kita? Apa dampaknya jika ambang batas diturunkan, bahkan sampai nol persen, atau justru dinaikkan?" katanya lagi.

Legislator dari Jawa Timur V ini merasa usulan PAN perlu dikaji lebih dalam. Soalnya, keputusan ini bakal punya pengaruh besar. Sistem pemerintahan dan legislatif kita nanti akan ikut terdampak.

"Banyak negara lain juga masih pakai threshold. Jadi kita pelajari dan dalami dulu semuanya," tegas Irawan.

Di sisi lain, PAN punya alasan kuat di balik usulannya. Mereka bilang, aturan ambang batas selama ini telah membuat jutaan suara rakyat menguap begitu saja, tidak sampai ke Senayan.

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, dengan gamblang menyuarakan hal itu di Senayan.

"Kita dari dulu memang menginginkan penghapusan ambang batas, baik untuk pilpres maupun pemilu legislatif," ujar Eddy.

Alasannya sederhana tapi berdasar: "Ada jutaan pemilih yang aspirasinya tidak bisa ditampung di DPR karena partainya tidak lolos. Jumlahnya tidak kecil, bisa mencapai belasan juta."

Nah, dua pandangan ini kini akan jadi bahan perdebatan serius di meja rapat. Hasilnya nanti, tentu saja, akan menentukan wajah demokrasi kita ke depan.