Prabowo di Davos: Dari Kestabilan Ekonomi hingga Prabowonomics

Di tengah salju Davos, Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian forum global. Pidato kuncinya di World Economic Forum 2026, pada 22 Januari lalu, disampaikan dengan nada percaya diri. Bagi banyak peserta, forum tahunan di Swiss itu memang ajang bergengsi. Bayangkan saja, kepala negara, akademisi top, hingga bos-bos perusahaan raksasa dunia berkumpul di satu tempat, membicarakan masalah dunia yang paling pelik.

Prabowo membuka dengan optimisme. Ia menempatkan Indonesia sebagai titik terang di tengah kegelapan krisis global yang melanda banyak negara. Argumennya didasarkan pada data: pertumbuhan ekonomi kita stabil di angka 5 persen per tahun dalam sepuluh tahun terakhir. Inflasi terkendali di sekitar 2 persen. Bahkan defisit anggaran negara tak pernah melampaui batas 3 persen dari PDB.

“Kestabilan ini bukan kebetulan,” begitu kira-kira penekanannya. Menurutnya, semua itu berakar pada kepercayaan internasional yang terjaga. Dan kepercayaan itu lahir karena Indonesia dikenal sebagai negara yang disiplin, selalu membayar utang luar negeri tepat waktu. Di sisi lain, ada satu hal yang kerap dilupakan orang: komitmen pemerintahan sebelumnya terhadap berbagai perjanjian luar negeri selalu dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Konsistensi politik luar negeri inilah yang menjadi pondasi kepercayaan global terhadap Indonesia.

Darah Ekonomi dan Gagasan “Prabowonomics”

Lalu, dari mana pemahaman ekonominya berasal? Jawabannya mungkin ada di garis keturunannya. Prabowo tumbuh dalam keluarga yang kesehariannya diwarnai diskusi ekonomi. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, dan ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo, adalah dua tokoh ekonomi terkemuka dalam sejarah bangsa. Bisa dibilang, teori dan praksis ekonomi sudah mendarah daging baginya sejak kecil.

Setidaknya, ada tiga benang merah yang menghubungkan paradigma ekonomi Soemitro dan Prabowo: semangat nasionalisme ekonomi untuk kedaulatan, kedisiplinan fiskal yang ketat, dan komitmen untuk mengamalkan Pasal 33 UUD 1945, di mana negara hadir sebagai penyeimbang melawan keserakahan.

Meski punya akar yang sama, konteksnya tentu berbeda. Soemitro berkutat pada masalah struktural di era pascakemerdekaan, dengan mendorong pengusaha lokal lewat Program Benteng. Sementara Prabowo menghadapi tantangan global yang jauh lebih kompleks.

Prioritasnya kini adalah ketahanan domestik. Itu terlihat dari program-program seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi desa, membangun ribuan kampung nelayan, hingga layanan kesehatan dan sekolah gratis. Intinya, memperkuat dari bawah. Baginya, persatuan nasional adalah kunci utama menjaga stabilitas itu semua.

Nah, dari sinilah konsep “Prabowonomics” muncul. Ini bukan sekadar teori ekonomi kering. Gagasan ini lebih komprehensif, merangkum ketahanan negara melalui kekuatan militer, disiplin anggaran, dan sekaligus kepedulian sosial. Sebuah pendekatan yang ia anggap cocok untuk Indonesia.

Langkah Nyata dan Penegakan Hukum

Lantas, bagaimana implementasinya? Salah satu langkah taktisnya adalah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan lewat Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini sudah menertibkan sekitar 4 juta hektar lahan bermasalah di kawasan hutan. Tujuannya jelas: melawan model ekonomi yang rakus dan serakah.

Dari sini, negara berharap bisa menyelamatkan potensi kerugian dan menambah pemasukan APBN dari denda dan pajak, dengan proyeksi mencapai Rp150 hingga 200 triliun. Dana segitu tentu besar artinya untuk mendanai program-program prioritas dalam visi Asta Cita pemerintah.

Prospek jangka panjangnya berkaitan dengan kedaulatan. Indonesia harus mandiri mengelola sumber daya alam, tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga menggenjot hilirisasi hingga menjadi produk jadi. Itulah alasan di balik wacana pendirian Danantara, sebuah lembaga pengelola kekayaan negara dengan modal penyertaan yang sangat besar. Harapannya, dengan lembaga yang profesional dan transparan, daya tawar Indonesia di kancah global akan setara dengan negara-negara adidaya.

Namun begitu, semua rencana hebat itu bisa buyar tanpa satu hal: penegakan hukum yang kuat dan adil. Presiden menekankan hal ini dengan serius. Jika hukum bisa ditawar dan dinegosiasikan, maka upaya membangun tata kelola pemerintahan yang kuat hanya akan jadi mimpi.

Karena itulah, pendekatannya agresif. Di internal pemerintahan, ia mendorong efisiensi anggaran dari pusat hingga daerah. Di sisi swasta, negara tak segan menyita aset-aset ilegal untuk dikembalikan kepada rakyat. Untuk memastikan ini berjalan, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung diminta bekerja tegas dan tanpa pandang bulu.

“Banyak perusahaan yang sudah inkrah secara hukum puluhan tahun, tapi tak kunjung dieksekusi karena penegakan hukum kita lemah,” ujarnya, menyiratkan bahwa era itu harus berakhir.

Pada akhirnya, pidato di Davos itu lebih dari sekadar presentasi kebijakan. Ia menunjukkan jalan Indonesia menghadapi krisis global: dengan memperkuat fondasi dalam negeri, menegakkan hukum secara profesional, dan didukung oleh politik luar negeri bebas-aktif yang selama ini menjadi ciri khas kita. Sebuah strategi yang, menurut Prabowo, memungkinkan kita berteman dengan semua pihak tanpa perlu memiliki musuh.