OJK Ubah SEOJK Menjadi PADK: Perkuat Tata Kelola Regulasi Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengubah nomenklatur Surat Edaran OJK (SEOJK) menjadi Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK). Perubahan fundamental ini ditetapkan melalui Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 7/PDK.02/2025 tentang Pembentukan Peraturan di OJK yang berlaku mulai 13 Oktober 2025.

Tujuan Perubahan SEOJK Menjadi PADK

Perubahan nomenklatur ini bertujuan memperkuat tata kelola dan efektivitas regulasi sektor jasa keuangan. Langkah ini sekaligus menyesuaikan dengan prinsip penyusunan peraturan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahan terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022.

Format Baru PADK dan POJK

Melalui peraturan baru ini, format PADK kini diselaraskan dengan format Peraturan OJK (POJK). Dalam struktur baru tersebut, batang tubuh PADK hanya memuat ketentuan umum dan prinsip-prinsip utama, sementara detail teknis diuraikan secara komprehensif dalam lampiran PADK.

Status SEOJK yang Telah Berjalan

OJK menegaskan bahwa seluruh SEOJK yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku penuh dan diakui sebagai PADK. Status ini berlaku sampai dilakukan perubahan atau pembaruan terhadap ketentuan tersebut di masa mendatang.

Dampak Perubahan Nomenklatur Regulasi

Transformasi nomenklatur dan format regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan keseragaman, kejelasan, dan transparansi regulasi di sektor jasa keuangan. Kebijakan ini juga dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pelaku industri, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

Komitmen OJK dalam Pengawasan Sektor Keuangan

Sebagai lembaga pengatur dan pengawas, OJK menegaskan kembali tanggung jawabnya dalam memastikan kegiatan sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK juga berkomitmen mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dasar Hukum Perubahan Regulasi

Penyempurnaan regulasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).