Purbaya Bocorkan Alasan Anggaran Mobil Dinas Maung Dikembalikan, Alasannya Tak Terduga!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran untuk pengadaan mobil dinas Maung pada tahun 2025 telah dikembalikan. Rencana awal, dana tersebut dialokasikan untuk kendaraan dinas para menteri dan wakil menteri.

Kendala Kapasitas Produksi Pindad

Penyebab utama pengembalian anggaran adalah kapasitas produksi dari PT Pindad (Persero) yang dinilai belum memadai. Purbaya menegaskan bahwa realisasi pengadaan mobil Maung sangat bergantung pada kesiapan industri dalam negeri, dalam hal ini PT Pindad sebagai produsen.

"Tahun ini harusnya ada. Cuma kan rupanya kapasitasnya belum cukup. Jadi dikembalikan tahun ini," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Anggaran Siap Dialokasikan Kembali di 2026

Purbaya menegaskan komitmen pemerintah. Apabila Pindad sudah mampu memproduksi unit dalam jumlah yang dibutuhkan, pendanaan langsung tersedia. Kementerian Keuangan menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan kembali anggaran mobil Maung tersebut pada tahun 2026.

"Tahun depan saya enggak tahu seperti apa kesiapan industri Pindad-nya. Kalau siap ya ada uangnya," katanya.

Pembagian Tugas: Kemenperin dan Kemenkeu

Dijelaskan lebih lanjut, program pengadaan kendaraan Maung merupakan kewenangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Sementara itu, peran Kementerian Keuangan hanya memastikan dukungan anggaran tersedia sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.

"Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang saja. Uangnya ada," kata Purbaya.

Instruksi Langsung dari Presiden Prabowo

Kebijakan penggunaan mobil Maung ini mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam sidang kabinet paripurna sehari sebelumnya, Senin (20/10/2025), Prabowo menegaskan kewajiban bagi semua menteri dan wakil menteri untuk menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas resmi.

“Dan sebentar lagi Saudara-Saudara semua harus pakai Maung, saya enggak mau tahu tuh,” tegas Prabowo.

Dengan demikian, implementasi program mobil dinas Maung untuk pejabat negara kini bergantung pada peningkatan kapasitas produksi PT Pindad, sementara anggarannya telah dipastikan siap oleh Kementerian Keuangan.