Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan aset negara agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Instruksi tersebut disampaikan langsung saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa perhatian serius Presiden tertuju pada penguatan pengelolaan aset nasional. Hal ini dilakukan melalui percepatan transformasi badan usaha milik negara (BUMN) serta pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang dinilai potensial menjadi motor penggerak pertumbuhan nasional.
“Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Rosan turut membahas sejumlah peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara. Salah satu sektor yang mendapat sorotan adalah pariwisata yang terintegrasi dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.
“Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional,” kata Teddy.
Di sisi lain, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang tengah berlangsung. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan efisiensi serta memperkuat tata kelola perusahaan negara.
Menurut Teddy, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN yang ada, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan. Pemerintah menargetkan sekitar 300 entitas lainnya akan menyusul dalam waktu dekat.
“Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara,” ujarnya.
Artikel Terkait
Polda Metro Jaya Tegaskan Proses Hukum Roy Suryo dan dr Tifa Sesuai Prosedur, Berkas Kasus Ijazah Palsu Jokowi Dinyatakan Lengkap
Argentina vs Austria: Messi Jadi Ancaman Utama di Laga Penentu Grup J Piala Dunia 2026
Harga Pangan Awal Pekan: Bawang Merah dan Cabai Turun, Daging Sapi hingga Beras Naik
Mahasiswa Maros Raup Omzet Rp5 Juta per Bulan dari Ternak Ayam Hias