Menteri ESDM Akui Pasokan Batu Bara Kalori Sedang Terhambat, Pemerintah Kaji Ulang Harga DMO

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui adanya hambatan dalam hari operasi pembangkit (HOP) milik PT PLN (Persero) yang dipicu oleh minimnya pasokan batu bara berkalori menengah, yakni sebesar 5.200 kcal/kg GAR. Pengakuan ini menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah menjaga pasokan energi nasional.

Kementerian ESDM mencatat, dari total cadangan batu bara nasional yang mencapai 31 miliar ton, hanya sekitar lima miliar ton yang memiliki nilai kalori di atas 6.000 kcal/GAR. Kondisi ini dinilai mengancam kelangsungan bisnis sektor industri yang masih sangat bergantung pada batu bara berkalori tinggi untuk operasionalnya.

Bahlil menjelaskan bahwa persoalan ini tidak terlepas dari kecenderungan menurunnya kualitas kandungan kalori pada hasil produksi batu bara domestik. “Itu ada kendala memang sedikit terhadap batu bara yang medium kalori, yang 5.200. Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya, tapi secara yang lainnya enggak ada masalah,” ujarnya di Kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dari sisi regulasi niaga, harga jual batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri saat ini masih mengacu pada ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 70 dolar AS per ton. Di sisi lain, para penambang menghadapi kenyataan berupa membengkaknya ongkos produksi di lapangan, yang tercermin dari tingginya rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) yang kini berada di rentang 8 persen hingga 12 persen.

Kondisi beban operasional yang terlampau tinggi ini dinilai tidak lagi seimbang dengan ketentuan harga jual yang rendah untuk keberlanjutan roda bisnis pertambangan. “Untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12 persen, cost produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi,” ucap Bahlil.

Sementara itu, terkait keluhan para pelaku usaha mengenai ketetapan harga batu bara acuan (HBA) yang dinilai belum pernah disesuaikan sejak tahun 2019 di tengah tren lonjakan biaya produksi, Bahlil menyatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap aspirasi tersebut. “Betul, itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung,” tuturnya.

Pemerintah, kata Bahlil, tengah melakukan kajian komprehensif mengenai kalkulasi untung-rugi dari skema harga DMO saat ini. Tujuannya adalah merumuskan kebijakan yang adil agar PLN terhindar dari potensi kerugian, sementara para pelaku usaha pertambangan juga tetap bisa mempertahankan kelayakan bisnis mereka. “Lagi kita menghitung plus minus agar PLN juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan,” kata dia.

Diakui Bahlil, untuk tahun ini PLN membutuhkan 154 juta ton batu bara untuk pembangkit listrik. Jumlah tersebut telah diamankan melalui komitmen kontrak sebanyak 134 juta ton. “PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah,” ungkap Bahlil.