Masyarakat Adat Papua Panen Perdana di Lahan Hak Ulayat, Kini Bisa Nikmati Beras Lokal Lebih Murah

Kegembiraan membuncah di kalangan masyarakat adat Papua menyusul keberhasilan panen perdana di lahan hak ulayat yang dikonversi menjadi areal persawahan. Christoforus A. Mahuse, pemilik tanah ulayat di wilayah tersebut, mengaku sudah siap untuk memulai masa tanam kedua setelah merasakan langsung hasil dari program pengembangan lahan pertanian itu.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Sa Papua dan diakses pada Minggu (21/6/2026), Christoforus mengungkapkan bahwa sekitar 571 hektare tanah adat di daerahnya telah diolah menjadi sawah produktif. Ia membantah keras tuduhan yang menyebutkan bahwa pembukaan lahan dilakukan dengan cara membabat hutan secara besar-besaran. “Tidak ada pembabatan hutan,” tegasnya.

Menurut Christoforus, pemerintah terlebih dahulu meminta kesediaan masyarakat adat sebelum membuka lahan baru untuk persawahan. Ia menegaskan bahwa tanah hak ulayat tetap menjadi milik masyarakat setempat, dan seluruh hasil panen pun sepenuhnya menjadi hak mereka. Pemerintah, lanjutnya, hanya berperan membantu proses pembukaan lahan dengan alat berat, menyediakan alat mesin pertanian seperti traktor, serta memberikan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya.

“Saya tanggapi positif karena saya ingin maju. Saya memang ingin bertani, menanam padi,” ujar Christoforus. Ia mengakui bahwa dirinya atau kelompoknya tidak akan mampu mengerjakan sendiri tanpa bantuan pemerintah. “Saya berterima kasih pemerintah sudah bantu buka lahan, cetak sawah, sampai kami panen,” katanya.

Christoforus menegaskan kembali bahwa tidak ada satu pun tanah miliknya maupun tanah hak ulayat yang diambil alih oleh pemerintah. Semua lahan tetap menjadi milik masyarakat adat.

Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kampung Ketom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Michael M. Kubuan, menyampaikan pernyataan serupa seusai bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta. Michael menuturkan bahwa program pengembangan sawah yang tengah berjalan di wilayahnya memberikan optimisme baru bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat. Saat ini, kawasan pertanian yang dikembangkan di sana mencapai 600 hektare.

Menurut Michael, program ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat dan generasi mendatang. Sebagai bagian dari komunitas adat, ia mengajak seluruh pemilik hak ulayat untuk bersama-sama mendukung pembangunan pertanian yang sedang berlangsung. “Sebagai rekan keluarga adat pemilik hak ulayat, saya imbau untuk kita semua bergandengan tangan untuk bahu-membahu menyukseskan program ini di Kabupaten Sarmi,” ungkapnya.

Michael juga merasakan langsung manfaat dari bantuan alat mesin pertanian yang diberikan pemerintah. Kehadiran alat modern membuat pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi jauh lebih cepat dan efisien. “Alat bantuan yang ada di wilayah kami sudah digunakan. Kami sendiri yang bawa dan kami duduk di atasnya, kami rasa suatu perubahan. Tadinya kami cangkul, kami coba babat dengan parang, tapi kami kalah. Hari ini kami bajak. Satu hari bisa sampai tiga hektare dengan satu alat bajak,” ucapnya.

Di tengah keberhasilan ini, isu negatif sempat berkembang bahwa pemerintah mencetak sawah baru di Papua dengan cara membabat hutan dan mengambil alih tanah milik masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Pembukaan lahan baru untuk areal persawahan justru ditujukan untuk kepentingan masyarakat Papua sendiri, agar mereka mampu memproduksi beras sendiri komoditas yang kini telah menjadi makanan pokok sebagian besar warga di sana.

Lahan yang digunakan tidak diambil alih oleh pemerintah. Masyarakat tetap menjadi pemilik sekaligus pengelola lahan, sementara pemerintah hanya menyediakan sarana produksi, alat mesin pertanian, serta pendampingan melalui penyuluhan. Dengan adanya areal persawahan di Papua, kemandirian pangan bukan lagi sekadar wacana. Kebutuhan beras di wilayah tersebut dapat dipenuhi dari hasil panen lokal tanpa harus mendatangkan pasokan dari luar daerah.

Selama ini, harga beras di Papua mencapai Rp30.000 per liter akibat tingginya biaya transportasi dari daerah lain. Namun, kehadiran sawah-sawah baru mulai membawa perubahan. Masyarakat Papua kini bisa menikmati beras dengan harga sekitar Rp15.000 per liter, bahkan lebih rendah lagi.