Pengamat politik Rocky Gerung menilai perombakan kabinet tidak akan menyelesaikan persoalan pemerintahan jika kesepakatan politik dengan elite partai masih dipertahankan. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah drastis dengan membatalkan perjanjian politik tersebut dan membangun komitmen baru bersama publik.
Menurut Rocky, presiden perlu berani mengutamakan kepentingan publik di atas kompromi politik yang lahir dari proses pembentukan koalisi. "Perjanjian dengan elit harus dibatalkan supaya ada perjanjian baru dengan publik. Presiden harus mendengar suara akademisi, jurnalis, hingga kelompok sipil," ujarnya dalam kanal YouTube Hendri Satrio Official, Kamis (6/8/2026).
Rocky menilai momentum evaluasi pemerintahan saat ini sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat. Komitmen baru itu penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan publik, bukan sekadar akomodasi kepentingan elite.
Evaluasi Kinerja Menteri
Di sisi lain, Rocky juga mendorong presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebutuhan agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Namun, ia menegaskan evaluasi kabinet tidak semata-mata soal pergantian individu, melainkan juga keberanian pemerintah membangun sistem kerja yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Ia turut menyoroti pola komunikasi pemerintah yang dinilainya masih lebih banyak berfungsi sebagai sarana membangun citra dibanding menyerap kritik publik. Komunikasi politik semestinya tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan keberhasilan, tetapi juga ruang mendengarkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat.
Karena itu, presiden perlu memperluas dialog dengan kalangan akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan. Rocky berpandangan perubahan tersebut akan lebih berdampak dibanding sekadar reshuffle kabinet.
"Pembaruan hubungan antara pemerintah dan publik merupakan fondasi penting agar pemerintahan mampu memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat," ujarnya. Ia menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh komposisi kabinet, tetapi juga keberanian pemimpin mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari presiden maupun istana mengenai rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, jika memang terjadi perubahan susunan kabinet, kemungkinan besar berkaitan dengan pengisian sejumlah posisi yang kosong.
"Kalaupun misalnya ada (reshuffle), barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Prasetyo.
Artikel Terkait
Makalah Usulan Nobel untuk Program MBG Berujung Polemik, Nama Prabowo Dicatut?
BTN Salurkan 55.766 Unit KPR FLPP hingga Juli 2026, Tertinggi di Himbara
Makalah Usulan Nobel Perdamaian 2026 Mencantumkan Nama Prabowo sebagai Penulis
Sidang Tahunan MPR Dijadwalkan 14 Agustus 2026, Presiden Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan