DPR Terima Aspirasi Mahasiswa dalam Audiensi di Gedung Parlemen, Tuntut Pemulihan Ekonomi dan Pengawasan Pejabat Negara

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima sejumlah perwakilan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat, 19 Juni 2026. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, dan menjadi ruang dialog antara pengunjuk rasa dengan wakil rakyat.

Dalam pertemuan itu, para mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam. Prosesi audiensi dimulai sejak pukul 17.30 WIB, dengan para mahasiswa satu per satu memasuki Gedung Kura-Kura. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu mengisi daftar absensi yang telah disediakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Adapun perwakilan mahasiswa yang hadir di Ruang Abdul Muis berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul. Mereka menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan DPR sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, mengungkapkan alasan pihaknya memilih Gedung DPR sebagai lokasi demonstrasi. Menurutnya, DPR sebagai lembaga legislatif dan pengawas pemerintah dinilai belum berjalan optimal.

“Kami memilih di Gedung DPR, kami melihat DPR selaku legislatif dan pengawas pemerintah tidak berjalan dengan baik, makanya kami menuntut di sini,” ujar Putra kepada wartawan.

Ia menambahkan, anggaran pemerintah saat ini turut memengaruhi pelemahan ekonomi. Menurut dia, keputusan-keputusan penting terkait anggaran seharusnya ditentukan melalui rapat-rapat di DPR. “Bagaimana seharusnya DPR selaku legislatif menjalankan pengawasan dengan baik,” tuturnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tiga tuntutan utama, yakni pemulihan ekonomi dan politik, pengawasan terhadap pejabat negara, serta penegakan supremasi sipil. Putra menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak direspons, mereka akan kembali melakukan konsolidasi dan melanjutkan aksi.

“Jika mereka tidak mendengarkan suara masyarakat, kita akan melakukan konsolidasi kembali dan akan kita tuntut kembali mereka,” katanya.