Menteri Dalam Negeri Tinjau Bantuan Bedah Rumah di Jakarta Timur, Dorong Pemda Alokasikan Anggaran Perumahan

Pemerintah Indonesia terus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang menyasar rumah tidak layak huni. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau langsung penerima bantuan tersebut di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, hari ini. Peninjauan yang juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti itu bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran.

Dalam kunjungannya, Tito dan Maruarar Sirait melihat kondisi rumah sekaligus berdialog dengan pemilik. Penghuni rumah mengaku belum pernah menerima bantuan perumahan sebelumnya. Program BSPS menjadi bantuan pertama yang ia dapatkan selama menempati rumah tersebut.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola BPS, warga yang bersangkutan dinilai layak menerima bantuan bedah rumah, baik dari segi kondisi fisik hunian maupun pendapatan bulanan. “Memang inilah upaya Bapak Presiden berusaha untuk menyelesaikan masalah perumahan seluruh Indonesia yang tidak mudah,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Lebih lanjut, Tito menyadari masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, jumlah rumah yang disasar program BSPS tahun ini jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. “Tapi memang masih banyak backlog (rumah layak huni) yang harus kita kerjakan,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, Mendagri berharap pemerintah daerah tidak hanya membebaskan BPHTB dan PBG, tetapi juga mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengatasi persoalan perumahan.

Dukungan tersebut, menurut Tito, perlu dilakukan termasuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Jakarta, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan di ibu kota memperkuat kolaborasi menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni. “Saya mengharapkan dari DKI juga mengalokasikan anggaran untuk perumahan,” tutupnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto, para pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian atau lembaga, Camat Matraman Bambang Pangestu, serta pejabat terkait lainnya.