Penghentian Sementara Program MBG Selama Libur Sekolah Hemat Anggaran Negara Rp3 Triliun

Penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026 menghasilkan penghematan anggaran negara lebih dari Rp3 triliun. Klaim tersebut disampaikan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai dampak dari kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada periode hari libur.

Kebijakan ini diterbitkan pada 17 Juni 2026 dan berlaku selama masa libur sekolah. Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penghentian distribusi MBG untuk sementara waktu dilakukan demi optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standardisasi program.

"Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," ujar Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Selama periode penghentian tersebut, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak beroperasi tidak akan menerima insentif operasional. Agustina menegaskan bahwa ketentuan ini telah tercantum dalam surat edaran yang diterbitkan.

"Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," katanya.

Ia menjelaskan, setiap SPPG selama ini memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari, termasuk bagi unit yang belum beroperasi secara penuh karena jumlah penerima manfaat belum mencapai 3.000 orang. Dengan jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 27.820 unit dan masa penghentian selama 18 hari, BGN memperkirakan penghematan anggaran yang signifikan.

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000,-. Lumayan angkanya ya," kata Agustina.

Di sisi lain, BGN juga melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat program. Hingga saat ini, lembaga tersebut telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," kata Agustina.