BGN Hentikan Program Makan Bergizi Gratis untuk 76 Sekolah di Jawa, Anggaran Dialihkan ke Daerah 3T

Sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.353 siswa teridentifikasi tidak lagi menjadi prioritas penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan itu diambil setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menilai sekolah-sekolah tersebut mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri tanpa intervensi pemerintah.

Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pendataan telah dilakukan secara menyeluruh. Dari hasil identifikasi, 76 sekolah dengan 39.352 siswa akan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat agar anggaran dapat difokuskan pada kelompok yang lebih membutuhkan.

“Sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa yang juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ. Kita akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” kata Agustina di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Menurut Agustina, penetapan kategori mampu tersebut didasarkan pada sejumlah kriteria yang telah disusun oleh BGN. Salah satu indikator utamanya adalah kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri tanpa bantuan program pemerintah.

“Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah,” ujarnya.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah itu akan dialihkan ke kelompok yang lebih membutuhkan. BGN berencana memperluas jangkauan program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami kerentanan gizi.

“Karena itu pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” tuturnya.

Agustina menegaskan bahwa jumlah 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara. BGN terus memperbarui dan memverifikasi data untuk menentukan sekolah maupun kelompok masyarakat yang layak menerima program MBG.

Proses pemutakhiran data dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan gizi, hingga akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.

“Nanti angka itu masih akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya,” jelasnya.

Refocusing penerima manfaat ini dilakukan agar anggaran negara yang digunakan dalam program MBG dapat lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, intervensi gizi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

“Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya, karena kondisi ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini,” tutur Agustina.