Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan memfokuskan penanganan pada pembangunan infrastruktur permanen, terutama jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai mengikuti rapat Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Tito menjelaskan bahwa secara umum progres pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana tersebut berjalan relatif baik. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan, kesehatan, pasar, listrik, dan distribusi bahan bakar telah kembali beroperasi. Namun, prioritas utama ke depan adalah mempermanenkan infrastruktur jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh. "Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan infrastruktur jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh. Itu yang harus dikerjakan, entah oleh pemerintah daerah atau diambil alih oleh pusat," kata Tito. Menurut dia, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana saat ini sudah kembali fungsional. Meski demikian, masih terdapat sejumlah jalan provinsi dan kabupaten yang memerlukan perbaikan lanjutan. Tito menuturkan bahwa beberapa ruas jalan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan akibat hujan yang masih mengguyur sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kondisi tersebut terjadi antara lain di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Agam, hingga sejumlah wilayah di Aceh. Di sisi lain, pemerintah juga memberi perhatian besar pada pemulihan sektor pendidikan. Tercatat sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Sebagian besar sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar, namun masih ada sejumlah sekolah yang menggunakan bangunan darurat karena fasilitas pendidikan mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat longsor dan banjir. "Ada yang masih di sekolah darurat, ada yang menggunakan tenda, dan ada yang menumpang di sekolah lain karena bangunannya rusak berat atau perlu direlokasi," ujar Tito. Ia menyebut jumlah sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di lokasi sementara hanya sebagian kecil dari total sekolah terdampak. Pemerintah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mempercepat proses rehabilitasi agar kegiatan belajar dapat kembali berlangsung secara normal. Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pencairan anggaran, tetapi juga memastikan program pemulihan segera terealisasi di lapangan. Menurutnya, pengawasan, monitoring, dan koordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus diperkuat agar pelaksanaan rehab-rekon berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih program. "Kami ingin memastikan program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan. Selain itu, pengawasan dan monitoring juga terus diperkuat agar tidak ada persoalan yang terlewatkan dalam proses pemulihan," ujar Pratikno. Untuk mendukung percepatan pemulihan, Presiden telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebesar Rp 100,1 triliun hingga 2028. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 38,9 triliun yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pemulihan di tiga provinsi tersebut.