Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa setiap keputusan strategis pemerintahannya harus melalui persetujuan pemimpin tertinggi, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya spekulasi mengenai potensi kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan.
Dalam pertemuan dengan para kepala dan manajer Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB), Pezeshkian menekankan bahwa tidak ada kebijakan yang diambil di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC). “Tidak ada keputusan di Republik Islam Iran yang akan diambil di luar kerangka SNSC dan tanpa koordinasi serta izin dari pemimpin (tertinggi),” ujarnya, Senin (25/5/2026), sebagaimana dilansir Press TV.
Presiden Iran itu juga menyerukan persatuan di antara seluruh institusi negara dalam menghadapi tekanan eksternal. “Ketika sebuah keputusan diambil di bidang diplomasi, semua institusi, platform, dan gerakan harus mendukungnya sehingga suara yang tunggal dan koheren dapat disampaikan kepada dunia dari Republik Islam,” tegasnya.
Di sisi lain, Pezeshkian menyoroti upaya musuh untuk memecah belah Iran. Ia menuding kekuatan asing, yang ia sebut sebagai rezim Zionis, berharap dapat menghancurkan negara tersebut. “Jika kita semua bergerak bersama dalam kerangka pedoman Pemimpin (Tertinggi) dan menjaga solidaritas nasional, musuh tidak akan pernah mencapai tujuan mereka terhadap negara kita,” cetusnya.
Pernyataan tersebut muncul saat laporan media internasional, termasuk New York Times dan Axios, menyebutkan bahwa Washington dan Teheran semakin dekat untuk memfinalisasi nota kesepahaman. Kesepakatan itu disebut akan mengatur perpanjangan gencatan senjata serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, sebagian besar informasi tersebut berasal dari sudut pandang pejabat AS, sementara otoritas Iran belum memberikan pernyataan resmi.
Artikel Terkait
Kasus Richard Lee P21, Pelapor Ajak Komisi Yudisial Awasi Sidang
Polisi Bubarkan Tawuran di Jakarta Timur, Amankan Busur dan Petasan
BAZNAS dan Dompet Dhuafa Buka Layanan Kurban Online, Transparan hingga ke Pelosok
Pemerintah Deteksi Kesenjangan Data Perdagangan dengan AS dan China Capai Puluhan Miliar Dolar, Perketat Regulasi Ekspor