Pemerintah Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Benahi Tata Kelola dan Digitalisasi Layanan Jamaah

Pemerintah memulai langkah besar dalam reformasi penyelenggaraan ibadah haji nasional dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai otoritas khusus yang menangani layanan haji dan umrah di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata kelola haji yang selama ini dinilai masih dihadapkan pada berbagai persoalan pelayanan dan pengawasan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan transformasi menyeluruh. Transformasi tersebut mencakup sistem pelayanan jamaah, pengawasan penyelenggaraan, hingga digitalisasi layanan haji.

“Presiden memberi arahan agar tata kelola haji dibenahi secara menyeluruh, mulai dari pelayanan jamaah, transparansi pengelolaan, hingga pengawasan praktik-praktik yang merugikan jamaah,” ujar Dahnil dalam pernyataannya, Selasa (19/5/2026).

Reformasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Saat ini, jumlah daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai sekitar 5,7 juta orang dengan masa tunggu keberangkatan yang bervariasi antara 13 hingga 49 tahun.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan. Di antaranya penambahan embarkasi baru di Yogyakarta dan Banten, perluasan layanan fast track di Embarkasi Makassar, serta penerapan distribusi kartu nusuk sejak di tanah air guna mempermudah mobilitas jamaah di Arab Saudi.

Sementara itu, digitalisasi layanan mulai diterapkan melalui sistem pemantauan katering dan pelacakan petugas haji secara real time. Persiapan operasional haji seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pengurusan visa juga diklaim dilakukan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, dalam aspek pengawasan, pemerintah membentuk Satgas Haji Ilegal yang melibatkan kepolisian dan instansi terkait. Langkah ini bertujuan menekan praktik keberangkatan nonprosedural yang kerap terjadi akibat panjangnya antrean haji.

“Transformasi ini bukan hanya soal pelayanan ibadah, tetapi juga memastikan tata kelola haji menjadi lebih akuntabel, efisien, dan berpihak kepada jamaah,” kata Dahnil.

Pemerintah juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas haji melalui pelatihan intensif selama satu bulan. Pembekalan yang diberikan mencakup fisik, disiplin, pelayanan jamaah, bahasa Arab, hingga pemahaman dasar fikih haji.

Dahnil menyebut seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari visi 'Tri Sukses Haji' yang meliputi sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban jamaah. Melalui reformasi ini, pemerintah berharap kualitas pelayanan haji Indonesia dapat meningkat sekaligus menghadirkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah.