Defisit APBN April 2026 Turun Jadi Rp164,4 Triliun, Pendapatan Negara Tumbuh 13,3 Persen

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami penurunan signifikan pada akhir April 2026, yakni menjadi Rp164,4 triliun atau setara dengan 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi pada Maret 2026 yang sempat menyentuh Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa meskipun terjadi perbaikan secara bulanan, defisit ini masih lebih lebar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada April 2025, defisit APBN hanya sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB.

“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret (2026) masih 0,93 persen terhadap PDB,” ujarnya dalam konferensi pers Kinerja APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Secara akumulatif, pendapatan negara hingga akhir April tercatat mencapai Rp918,4 triliun, tumbuh 13,3 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara telah digelontorkan sebesar Rp1.082,8 triliun, melonjak 34,3 persen dibandingkan tahun lalu. Purbaya menilai lonjakan belanja ini membuktikan bahwa pos fiskal tetap bersifat ekspansif, namun dengan tingkat risiko defisit yang terjaga aman.

“Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” kata Purbaya.

Akselerasi pendapatan negara pada kuartal II-2026 terutama didorong oleh sektor penerimaan perpajakan yang mencapai Rp746,9 triliun, naik 13,7 persen secara tahunan. Dari jumlah tersebut, setoran pajak murni melesat paling tinggi, yakni tumbuh 16,1 persen hingga mencapai Rp646,3 triliun. Kinerja ini terbilang impresif karena mampu berbalik arah dari kondisi April tahun lalu yang sempat terkontraksi minus 10,8 persen.

Selain perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 11,6 persen dengan nilai Rp171,3 triliun. “Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” ujar Purbaya.

Purbaya juga meluruskan persepsi pasar mengenai surplus keseimbangan primer yang mencapai Rp28 triliun. Menurutnya, surplus tersebut diperoleh karena kenaikan pendapatan, bukan akibat efisiensi atau penahanan belanja secara ketat. Faktanya, belanja pemerintah pusat justru dipacu dengan realisasi mencapai Rp826 triliun, melonjak tajam 51,1 persen secara tahunan. Sementara itu, pos Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp256,8 triliun kepada pemerintah daerah.

“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen yoy. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya satu sisi dari pemerintah, sementara swasta tetap menjadi penggerak utama,” kata dia.

Dengan demikian, kontribusi langsung belanja negara melalui APBN terhadap total perekonomian nasional berada di bawah level 10 persen. Sebaliknya, lebih dari 90 persen roda perekonomian digerakkan oleh aktivitas usaha dan investasi dari sektor swasta.