Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya penguatan tata kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara menyeluruh, mencakup aspek sarana prasarana, sumber daya manusia, keuangan, hingga sistem pembelajaran, menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Arahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama para kepala Sekolah Rakyat yang digelar dari Ruang Rapat Menteri Sosial di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, hari ini.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan langkah tindak lanjut terkait penyelenggaraan sekolah pada tahun ajaran mendatang. Ia meminta seluruh jajaran untuk memperkuat tata kelola sarana dan prasarana, termasuk menjaga kebersihan, ketertiban, serta merawat seluruh fasilitas yang telah dibangun.
“Bagaimana kita menjaga, merawat, memastikan bahwa yang sudah dibangun ini benar-benar bisa memotivasi, memberikan semangat, mendorong kita untuk bekerja lebih optimal. Semuanya harus rapi dan tertib, maka penguatan kedisiplinan guru dan anak-anak bisa terus kita mulai rancang,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).
Ia juga mendorong pemanfaatan lahan di lingkungan Sekolah Rakyat secara produktif, seperti kebun sayur sederhana, peternakan, atau kebutuhan lain yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Di sisi lain, tata kelola manajemen sumber daya manusia harus proporsional dalam pembagian peran, terutama karena sekolah ini menerapkan sistem boarding school yang berlangsung selama 24 jam.
Menurut Gus Ipul, standar kedisiplinan dan prosedur operasional standar harus berjalan optimal, mulai dari kepala sekolah hingga petugas kebersihan. “Bagaimana seluruh pengelolaan di sana, SDM-nya itu SDM yang siap lahir batin. Karena tukang kebun pun di sana menjadi kompas moral buat anak-anak,” jelasnya.
Sementara itu, pada aspek keuangan, Menteri Sosial mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ke depan, Sekolah Rakyat akan menjadi satuan kerja tersendiri yang memiliki kewenangan mengelola anggaran secara mandiri. “Kita akan berikan tanggung jawab besar kepada kepala sekolah dan jajarannya bisa mengelola uang sendiri, jadi tidak terpusat lagi. Beli seragam, beli sepatu, semua sudah didesentralisasi tapi dengan pengawasan yang baik,” ujarnya.
Dari sisi pembelajaran, Gus Ipul menilai pengelolaan Sekolah Rakyat akan semakin kompleks karena tidak hanya mencakup kegiatan belajar mengajar, tetapi juga pembinaan siswa di asrama serta pengawasan selama 24 jam. Sistem boarding school, menurutnya, menuntut pengawasan yang lebih menyeluruh agar proses pendidikan berjalan aman dan optimal. “Kita akan melibatkan teknologi di sini, di mana dari Jakarta kita bisa melihat setiap sudut yang ada di sana. Dan sekali lagi, para kepala sekolah, jika ada potensi penyimpangan seksual itu bisa kita mitigasi lebih cepat,” ungkapnya.
Gus Ipul juga meminta para kepala sekolah untuk membangun keterlibatan dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Hal ini penting agar Sekolah Rakyat dikenal dan tumbuh harmonis di tengah lingkungan masyarakat. “Ajak warga sekitar mengenal Sekolah Rakyat. Secara bergiliran undang kelompok pemuda, kelompok perempuan, petani, dan orang tua siswa. Libatkan dalam acara Sekolah Rakyat,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan dan Budi Prasetyo, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Afrizon Tanjung, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Muji, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat RTS dan KPO Abdul Muhni Salam. Secara daring, hadir pula ratusan kepala Sekolah Rakyat, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wali asrama, wali asuh, serta tenaga kependidikan.
Artikel Terkait
CBDK Siapkan Buyback Saham Rp250 Miliar, Respons Atas Penurunan Harga Hingga 50 Persen
Pemerintah Pantau Kondisi 5 WNI Termasuk Jurnalis Usai Ditangkap Israel di Misi Kemanusiaan Mediterania
Solidaritas Daerah untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Rp2,9 Miliar
LPS Targetkan Aset Rp303,5 Triliun pada 2026, Fokus pada Penguatan Kredibilitas