Rektor ITB Ungkap Ketimpangan Dana Pendidikan: Hanya 18 Persen dari APBN, Sisanya Ditanggung Mahasiswa

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkapkan kondisi pahit pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia di hadapan Komisi X DPR. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa ITB hanya mendapat 18 persen dari total biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara 26 persen berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan sisanya harus dicari sendiri oleh kampus. "Ini kami sangat berat," ujarnya.

Data yang disampaikan menunjukkan ketimpangan besar dukungan fiskal negara terhadap pendidikan tinggi. Sebagai perbandingan, Malaysia mengalokasikan 45 persen APBN untuk kampus, China 70-80 persen, dan Singapura yang anggaran pendidikannya 10 kali lipat ITB menyumbang 50 persen dari APBN. "Kita kayak kampus di Amerika yang cuma 10 persen APBN," tambah Rektor ITB.

Meskipun konstitusi mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN mencapai lebih dari Rp757 triliun distribusinya ke perguruan tinggi negeri (PTN) sangat minim. Peralihan status kampus menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memaksa kampus mencari dana mandiri. Pemerintah rata-rata hanya menutup sisa komponen biaya operasi, sementara sisanya dibebankan kepada mahasiswa lewat jalur mandiri dan UKT.

Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa bantuan biaya operasional dari pemerintah rata-rata hanya Rp3 juta per mahasiswa per tahun, jauh dari kebutuhan ideal Rp10 juta. Kondisi ini kontras dengan Malaysia, di mana pemerintah secara masif menyubsidi biaya operasional universitas publik. Bahkan, negara bagian Sarawak bersiap menerapkan skema kuliah gratis penuh mulai 2026. Sementara di China, universitas diposisikan sebagai motor riset negara sehingga 70 hingga 80 persen pendanaannya ditanggung APBN pusat maupun daerah.