Menkeu Pastikan Ekonomi Stabil, Evaluasi Program Prioritas Terus Berjalan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program-program prioritas nasional demi meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran. Di tengah proses tersebut, ia memastikan kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dengan fundamental yang kuat.

Evaluasi dilakukan terhadap sejumlah program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurut Purbaya, setiap program baru pasti menghadapi tantangan di tahap awal sehingga penyempurnaan perlu terus dilakukan. Pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi pelaksana agar penggunaan APBN semakin akuntabel.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” kata Purbaya dalam keterangan resmi, Jumat (3/7).

Dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden. Seluruh kebijakan diputuskan melalui pembahasan bersama dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan kemampuan fiskal negara.

Purbaya juga memastikan ekonomi Indonesia tidak sedang menuju krisis. Pemerintah menjaga stabilitas melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati, penguatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan efektivitas program prioritas. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas masyarakat. Karena itu, kebijakan terus diarahkan untuk memperkuat sektor riil.

Inflasi tetap terkendali, sementara pelemahan nilai tukar rupiah lebih dipengaruhi sentimen pasar ketimbang perubahan fundamental ekonomi. Stabilitas sistem keuangan dijaga melalui koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Purbaya memastikan APBN tetap sehat. Defisit anggaran dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, dan rasio utang pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB. “Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih dalam kategori prudent,” jelasnya.

Reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk pemberantasan penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Pengawasan diperkuat, rotasi pegawai dilakukan, dan aparatur yang terbukti menyalahgunakan wewenang ditindak. “Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegas Menkeu.