Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Polda Metro Jaya yang membentuk ‘Tim Pemburu Begal’ sebagai respons atas meningkatnya aksi kejahatan jalanan di kawasan Jabodetabek. Ia bahkan mendorong agar seluruh kepolisian daerah di Indonesia berani mengambil tindakan tegas, hingga opsi tembak di tempat terhadap para pelaku begal.
“Nah ini juga menjadi concern ya, karena bukan hanya di wilayah tertentu, misalnya di Makassar. Saya sudah menyampaikan itu ditindak untuk ditembak di tempat. Nah, Polda Metro saat ini juga sudah membuat tim khusus untuk begal tersebut,” ujar Sahroni kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Menurut politisi tersebut, belakangan ini muncul pihak-pihak yang menganggap langkah represif aparat dalam memburu begal sebagai sesuatu yang tidak baik. Namun, ia justru menilai tindakan semacam itu sangat diperlukan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di mana pun berada.
“Nah, tapi kan ada pihak-pihak nih yang melakukan perlawanan seolah-olah ini tidak baik. Ini baik sekali karena untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga di mana pun berada. Maka saya menyampaikan itu semua polda harus menyikapi ini dengan tindak tegas yaitu tembak di tempat,” ucap dia.
Sahroni menambahkan, keberanian polisi untuk mengambil tindakan tegas, termasuk tembakan terukur, menjadi mendesak karena para begal kini tidak lagi pandang bulu dalam menjalankan aksinya. Ia menilai situasi saat ini sudah memasuki tahap darurat kejahatan jalanan.
“Sekali lagi saya minta seluruh polda, segera instruksikan jajarannya untuk berani lakukan tembakan terukur kepada para pelaku begal. Kalau perlu, masing-masing Polda buat tim pemburu begal kayak Polda Metro Jaya ini. Pastikan anggotanya banyak, karena aksi begal sudah tidak pandang bulu. Di tempat ramai bahkan sampai di kawasan elit pun mereka nekat beraksi, apalagi di tempat sepi? Situasinya sudah darurat,” ujar dia.
“Di kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Lampung, hampir tiap hari ada laporan masyarakat dibegal dan dijambret di jalan. Ini tidak boleh dibiarkan. Semua polda harus menggelar operasi besar-besaran di wilayahnya masing-masing untuk memastikan jalanan aman. Negara harus hadir memberi rasa aman, dan aparat harus menunjukkan ketegasan nyata agar pelaku-pelaku ini tidak lagi merasa leluasa beraksi,” lanjut Sahroni.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Panggil Menteri Ekonomi ke Istana, Bahas Stabilitas Nasional
Maia Estianty Rasakan Peran Baru sebagai Nenek Usai Al Ghazali Dikaruniai Anak Pertama
Timnas Indonesia Hadapi Qatar di Laga Kedua Piala Asia 2027 dengan Keunggulan Nilai Skuad Rp627 Miliar
BPA Kejagung Raup Rp 900 Miliar dari Penjualan Minyak Mentah MT Arman ke Pertamina