Pemulihan Ekonomi dan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas Pascagempa di Sumatera

Pemulihan ekonomi para penyintas dan penguatan mitigasi risiko bencana lanjutan menjadi prioritas utama dalam fase transisi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Pratikno, usai menggelar rapat bersama Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pratikno menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi penyintas akan berjalan beriringan dengan sejumlah rencana aksi prioritas. Beberapa di antaranya meliputi normalisasi sungai, pemulihan lahan sawah dan tambak, perbaikan jalur logistik, penguatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan program padat karya. Skema ini dirancang tidak hanya untuk mengantisipasi dampak lanjutan seperti banjir susulan akibat sungai yang belum sepenuhnya dinormalisasi, tetapi juga untuk menjaga perputaran ekonomi warga terdampak.

“Kebutuhan mendesak masyarakat terus kami jaga supaya bisa terpenuhi sebaik-baiknya. Selain itu, kami juga harus kembali memfasilitasi kehidupan ekonomi masyarakat, mulai dari menjaga jalur logistik, pertanian, perikanan, hingga perdagangan dan UMKM,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2026).

Pada fase transisi pemulihan, percepatan perbaikan infrastruktur fisik juga menjadi sorotan utama. Menurut Pratikno, langkah ini krusial agar infrastruktur yang dibangun kembali memiliki ketahanan lebih baik terhadap potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang. “Kita harus mengawal infrastruktur fisik jangan sampai nanti tidak kokoh dalam menghadapi perubahan iklim ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur merupakan langkah strategis. Hal ini bertujuan memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas sosial dan ekonomi secara normal, sekaligus menekan risiko bencana susulan. “Terutama yang kita prioritaskan adalah infrastruktur. Seperti tadi disampaikan, normalisasi sungai menjadi prioritas, kemudian jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, pertambakan, dan sektor ekonomi,” kata Tito.

Di sisi lain, Tito menambahkan bahwa Satgas PRR juga akan mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) di tiga daerah terdampak. Langkah ini diambil agar para penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan dapat segera menata kembali kehidupan yang lebih layak serta berkelanjutan. “Kemudian huntap juga penting supaya masyarakat tidak terlalu lama di huntara,” pungkasnya.