Penundaan Musda Golkar Sulsel Memasuki Bulan Ketujuh, Pengamat Nilai Bagian dari Strategi Pusat

Penundaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Selatan resmi memasuki bulan ketujuh, sebuah jeda waktu yang dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari strategi terukur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menata organisasi pasca-transisi kepemimpinan ke tangan Bahlil Lahadalia.

Di tingkat daerah, langkah taktis mulai terlihat. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M. Said, dikabarkan baru saja menyelesaikan rangkaian konsolidasi di tiga daerah pemilihan (dapil) di provinsi tersebut dan segera bertolak ke Jakarta untuk melaporkan hasilnya kepada DPP.

Dosen Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, Dr. M. Syaiful, menilai bahwa molornya jadwal Musda merupakan bagian dari “arsitektur politik” yang sengaja dirancang oleh pengurus pusat. Menurutnya, ruang waktu yang tercipta akibat penundaan ini memberi kesempatan bagi faksi-faksi politik di internal Golkar Sulsel untuk mengendapkan ego sektoral.

“Ini adalah proses kalkulasi matang dari pusat untuk mendisiplinkan dinamika politik lokal Sulsel agar senada dengan orkestrasi politik nasional di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia,” ujar Syaiful saat memberikan analisisnya di Makassar.

Dengan ritme yang tidak terburu-buru, para figur potensial di daerah memiliki waktu lebih longgar untuk membangun komunikasi yang harmonis. Kondisi tersebut dinilai efektif meminimalisir potensi gesekan terbuka di tingkat akar rumput, terutama pasca-mundurnya Taufan Pawe dari bursa pencalonan. Redanya polarisasi lokal ini memberikan ruang ideal bagi DPP untuk mengonstruksikan figur kepemimpinan kompromi yang loyal terhadap visi pusat.

Sementara itu, penundaan terukur ini juga berkaitan erat dengan target DPP yang menginginkan pelaksanaan Musda secara aklamasi di 38 provinsi. Sebagai salah satu lumbung suara utama Golkar di Indonesia Timur, Sulsel menjadi pilar penting pembuktian soliditas partai. Melalui skenario ini, siapapun ketua definitif Golkar Sulsel yang terpilih nanti dipastikan mengantongi legitimasi ganda: mendapat penerimaan mutlak dari DPD II di 24 kabupaten/kota dan mengandalkan kepercayaan penuh serta garis komando tunggal dari DPP Jakarta.

Selama masa transisi, struktur DPD II di 24 kabupaten/kota dikondisikan oleh Plt Ketua untuk tetap fokus pada kerja elektoral tanpa terdistraksi perebutan kekuasaan lokal. Langkah mengulur waktu ini dimanfaatkan Jakarta untuk mengunci komitmen kolektif daerah. Dengan selesainya penataan ini, pengurus definitif Golkar Sulsel hasil Musda XI diharapkan dapat langsung bergerak menggunakan cetak biru yang jelas guna memanaskan mesin partai menghadapi Pemilu 2029.